Serdang Bedagai, MISTAR.ID

Ratusan mahasiswa dan pemuda menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis siang (4/9/2025).

Aksi damai ini bertujuan menyuarakan keresahan rakyat kecil yang kian terhimpit beban hidup.

Massa membawa 25 poin tuntutan. Di antaranya, harga sembako yang semakin tinggi, mahalnya Pajak Bumi dan Bangunan, rendahnya upah minimum, serta minimnya lapangan kerja bagi generasi muda.

Bidang pendidikan juga menjadi sorotan. Mereka menilai bantuan sosial tidak tepat sasaran, pungutan liar masih terjadi di sekolah, hingga banyaknya anak putus sekolah.

Karena itu, massa mendesak pemerintah menghapus sistem zonasi, memberikan pendidikan gratis dari SD hingga universitas, serta menaikkan gaji guru dan dosen.

Selain itu, mereka meminta perhatian terhadap masyarakat pesisir yang terdampak abrasi, serta nelayan yang semakin sengsara akibat maraknya pukat trawl. Harga beras terus melambung, sementara harga gabah justru anjlok.

Koordinator aksi, Pandu Prasetya, menegaskan unjuk rasa ini bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi demi masa depan anak cucu bangsa.

Ia juga menyinggung kasus viral pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis, sebagai simbol penderitaan rakyat akibat kebijakan yang tidak berpihak.

Massa menuding DPRD Serdang Bedagai ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak bermanfaat. Mereka juga mendesak KPK mengusut dugaan praktik korupsi di daerah tersebut.

Tak hanya itu, massa menuntut transparansi dana CSR perkebunan sawit, perbaikan jalan dan jembatan rusak, serta penambahan lampu penerangan jalan untuk mencegah begal dan kecelakaan.

Usai berorasi, mereka menyerahkan petisi di atas spanduk, yang langsung ditandatangani 32 dari 45 anggota DPRD Serdang Bedagai.

Menanggapi aksi itu, Anggota DPRD Komisi D, H. Hari Ananda, menyatakan sebagian besar tuntutan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Namun DPRD Serdang Bedagai berkomitmen mengawal isu-isu penting, terutama terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. (Damanik/hm21).