Sunday, August 10, 2025
home_banner_first
NASIONAL

Pengadaan 15.000 Laptop Sekolah Rakyat Dijamin Transparan

journalist-avatar-top
Minggu, 10 Agustus 2025 11.22
pengadaan_15000_laptop_sekolah_rakyat_dijamin_transparan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Foto: Dok Kemensos/Mistar)

news_banner

Bandung, MISTAR.ID

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjamin pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik yang berpotensi melanggar aturan.

Pernyataan tersebut disampaikan Saifullah saat makan malam bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Kota Bandung, Sabtu (9/8/2025).

Saifullah menegaskan telah meminta penanggung jawab pengadaan menjalankan proses secara terbuka, tanpa kongkalikong, dan sesuai ketentuan.

"Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan agar transparan, terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8/2025).

Pada tahap pertama, sebanyak 9.705 siswa akan menerima laptop, disusul tahap kedua untuk 5.665 siswa, sehingga total penerima manfaat mencapai lebih dari 15.370 siswa.

Spesifikasi perangkat akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Selain laptop, Kemensos juga menyalurkan seragam sekolah sebagai fasilitas pendukung.

Saifullah menegaskan seluruh proses pengadaan mengikuti arahan Presiden agar tidak terjadi korupsi, kolusi, maupun pelanggaran aturan lainnya.

“Proses ini juga akan didampingi aparat terkait,” tuturnya.

Menurutnya, penyediaan laptop merupakan langkah strategis demi meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat, sekaligus memastikan siswa memiliki sarana belajar setara dengan sekolah terbaik.

Hingga saat ini, Sekolah Rakyat beroperasi di 67 titik dan ditargetkan bertambah menjadi 100 titik pada pertengahan Agustus 2025, lalu meningkat menjadi 159 titik pada September.

Program ini digagas Presiden Prabowo dengan pelaksanaan lintas kementerian dan lembaga, melibatkan pemerintah daerah dalam penetapan siswa dan penyediaan lahan untuk pembangunan gedung permanen.[]

REPORTER: