Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perguruan tinggi di Indonesia bisa menjadi "pabrik pencetak pengangguran intelektual" jika pemerintah tidak segera menyiapkan lapangan pekerjaan bagi para lulusan.

Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-54 Program Sarjana Terapan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Kamis (17/7/2025).

“Kalau tidak ada lapangan pekerjaan disiapkan, saya takut suatu saat kampus akan menjadi pabrik pembuat pengangguran intelektual,” ujarnya di hadapan para wisudawan.

Sebagai solusi, Bahlil menekankan pentingnya program hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah. Hilirisasi dinilai mampu menciptakan industri baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

“Maka hilirisasi harus kita bangun. Industri harus kita bangun supaya menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.

Hilirisasi sendiri merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Program ini menyasar berbagai sektor strategis seperti minerba, migas, perikanan, kehutanan, pertanian, hingga perkebunan.

Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi dikenal sebagai negara eksportir bahan mentah. Ia mengingatkan bahwa sesuai UUD 1945, kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

21 Proyek Hilirisasi Senilai Rp 738 Triliun

Sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah, sebanyak 21 proyek hilirisasi utama akan dikebut pada tahun 2025. Total nilai investasinya diperkirakan mencapai US$ 45 miliar atau sekitar Rp 738 triliun (kurs Rp 16.400).

“Kami sudah paparkan sekitar 21 proyek tahap pertama. Total investasinya kurang lebih US$ 45 miliar,” ungkap Bahlil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025), dilansir dari detik.finance.com.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan total investasi hilirisasi mencapai US$ 618 miliar atau sekitar Rp 8.892 triliun.[]