Jakarta, MISTAR.ID

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan secara terbuka menegaskan bahwa penyelesaian polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan melibatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Luhut menyebut, solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut adalah melalui restrukturisasi, yang saat ini sedang dibahas bersama pihak China.

“Restrukturisasi saya sudah bicarakan dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Kita audit melalui BPKP, lalu berunding dengan China,” kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Menurut Luhut, kesepakatan restrukturisasi utang sebenarnya telah tercapai sebelum pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Namun, prosesnya sempat tertunda karena transisi pemerintahan.

Untuk melanjutkan pembahasan tersebut, Presiden Prabowo disebut akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) guna membentuk tim khusus yang bertugas menuntaskan polemik utang proyek KCIC.

“Karena kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sekarang perlu menunggu Keppres supaya timnya segera berunding. Sementara China sudah bersedia, tidak ada masalah,” ujar Luhut.

Luhut optimistis seluruh persoalan dapat diselesaikan apabila pemerintah bekerja sama dengan solid dan kompak.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyelesaian utang proyek KCIC.

“Kami sedang menyiapkan beberapa opsi solusi yang nantinya akan dibahas bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kemenhub, dan Kemenko Perekonomian,” jelas Rosan.

Menurut Rosan, hasil evaluasi akan difinalisasi dalam waktu dekat sebelum dibawa ke tahap pengambilan keputusan bersama pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek KCIC tidak akan membebani APBN. Ia menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menanganinya.

“Mereka akan mengajukan proposal penyelesaian. Yang penting, struktur pembayarannya jelas. Jadi seharusnya tidak ada masalah,” ujar Purbaya. (hm16)