Jakarta, MISTAR.ID

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengkritik wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter.

Bonnie menilai pendekatan militeristik tidak selalu relevan untuk menyelesaikan persoalan remaja. "Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/4/2025).

Menurut Bonnie, penanganan siswa bermasalah harus dilakukan secara holistik, tidak cukup hanya dengan pendekatan kedisiplinan ketat ala militer. Ia menekankan pentingnya memahami latar belakang siswa, mulai dari lingkungan keluarga, pergaulan, hingga dinamika di sekolah.

“Penguatan karakter tidak harus dengan pendidikan militeristik. Dibutuhkan pendekatan psikologis, bukan sekadar ketegasan,” katanya.

Ia menyarankan pemerintah daerah agar menyediakan guru bimbingan konseling yang terlatih di setiap sekolah, serta fasilitas yang mendukung penyaluran minat dan bakat siswa.

“Fasilitas olahraga dan kesenian penting agar energi dan kreativitas anak tersalurkan secara positif, sehingga mereka terhindar dari kenakalan remaja seperti tawuran atau narkoba,” ucapnya.

Bonnie menilai wacana pengiriman siswa ke barak militer tidak hanya berisiko menimbulkan efek psikologis, tetapi juga berpotensi menambah beban tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Jangan sampai kebijakan ini justru merepotkan TNI, yang seharusnya fokus pada menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap anak memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan solusinya. “Masalah sosial harus diselesaikan dari akar, bukan dengan solusi instan. Gaya militer justru bisa menimbulkan dampak lain yang tidak diinginkan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan program pendidikan karakter bagi siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Program ini rencananya akan dimulai pada 2 Mei 2025 di sejumlah wilayah rawan di Jawa Barat.

"Pembinaan tidak langsung diterapkan di semua daerah. Kita mulai dari yang paling siap dan dianggap rawan," ujar Dedi, kemarin

Dalam program ini, siswa akan dibina selama enam bulan di barak khusus tanpa mengikuti sekolah formal. TNI disebut akan menjemput langsung siswa ke rumah masing-masing atas dasar kesepakatan antara sekolah dan orang tua. (detik/hm24)