Jakarta, MISTAR.ID

Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat, menilai bahwa arah politik PDI Perjuangan (PDIP) di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri masih konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski tetap memilih berada di luar struktur kabinet.

Pernyataan ini muncul menanggapi pertemuan tertutup antara Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang juga dihadiri sejumlah elite kedua partai. Dasco mengaku datang sebagai utusan khusus Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Megawati, sekaligus membawa kembali respons dari mantan presiden ke-5 RI itu.

“Menurut saya, PDIP tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo tanpa harus masuk ke dalam kabinet. Sikap ini bukan hal baru, dan sepertinya akan berlanjut,” ujar Hensat saat diwawancara di Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Hensat menyebut dukungan PDIP terhadap Prabowo bersifat konstruktif dan tidak bersyarat. Hal itu, menurutnya, sudah terlihat sejak awal pemerintahan. Ia juga menyebut Presiden Prabowo membalas dukungan itu dengan tidak mengambil "kenikmatan kekuasaan" milik PDIP, seperti tidak mengganggu jabatan Ketua DPR RI yang saat ini masih dijabat oleh Puan Maharani.

“Kalau Prabowo dan Gerindra mau, dengan kekuatan 80 persen di parlemen mereka bisa saja merevisi UU MD3 dan mengganti posisi Ketua DPR. Tapi itu tidak dilakukan. Itu bentuk penghormatan politik,” terang Hensat.

Dia juga menyoroti beberapa kader PDIP yang tetap dipercaya mengisi posisi strategis, seperti duta besar, meskipun partai tidak secara formal berada dalam koalisi pemerintahan.

Menurut Hensat, pola hubungan antara PDIP dan Prabowo saat ini mirip dengan situasi politik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana PDIP memilih berada di luar kabinet namun tetap memiliki pengaruh politik, salah satunya melalui posisi strategis yang dipegang almarhum Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR.

“Kalau pun nanti ada kader PDIP yang masuk kabinet, itu lebih ke bonus politik. Bukan bentuk kompromi kekuasaan yang struktural,” terangnya.

Pertemuan antara elite Gerindra dan PDIP beberapa hari lalu menarik perhatian publik. Selain Dasco dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly, dan Said Abdullah. Pertemuan tersebut digambarkan sebagai komunikasi politik tingkat tinggi yang sarat makna, meski isi pesannya tidak dibuka ke publik.

“Saya mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara dari Ibu Megawati,” tulis Dasco dalam unggahan di Instagram yang menampilkan dokumentasi pertemuan itu.

Pertemuan itu dinilai banyak pihak sebagai langkah awal rekonsiliasi strategis menjelang dinamika politik 2029, sekaligus bentuk penghormatan politik antara dua tokoh besar: Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. (antr/hm17)