Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menepis isu yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana dengan kapal pengangkut nikel yang sempat viral, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

Bahlil menegaskan tidak ada hubungan antara kapal-kapal tersebut dengan Presiden atau keluarganya. "Itu tidak benar. Dari mana asalnya informasi seperti itu?" ucapnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/6/2025), sebagaimana dilansir dari Kompas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat bukan diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan jauh sebelumnya, antara tahun 2004 hingga 2006, ketika pemberian izin masih berada di tangan pemerintah daerah.

Dalam upaya menjaga kelestarian wilayah Raja Ampat yang dikenal akan keindahan alamnya, Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah telah mencabut empat IUP aktif. Izin yang dicabut berasal dari perusahaan tambang yang beroperasi di sejumlah pulau, yakni:

1. PT Kawei Sejahtera Mining berlokasi di Pulau Kawe.
2. PT Mulia Raymond Perkasa berlokasi id Pulau Batang Pele dan Manyaifun.
3. PT Anugerah Surya Pertama berlokasi di Pulau Manuran.
4. PT Nurham berlokasi di Pulau Yesner, Waigeo Timur.

Sementara itu, data dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa kapal JKW Mahakam dimiliki oleh sejumlah perusahaan pelayaran swasta seperti PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), PT Permata Lintas Abadi, PT Sinar Pasifik Lestari, dan PT Glory Ocean Lines.

Faktanya, kapal-kapal tersebut justru lebih banyak beraktivitas di pelabuhan-pelabuhan batu bara di Kalimantan Selatan, Sumatera, dan Sulawesi, bukan di perairan Raja Ampat sebagaimana yang dispekulasikan di media sosial.[]