Tangerang Selatan, MISTAR.ID

Anggaran pengadaan suvenir Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) senilai Rp20,48 miliar dalam APBD 2024 menuai kritik publik. Nilai tersebut naik lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya dan dinilai tidak transparan dalam proses perencanaannya.

Isu ini mencuat setelah warganet dengan akun X (Twitter) Ellenmay_Official mengunggah potongan dokumen laporan keuangan Pemkot Tangsel 2024 yang menampilkan rincian belanja, termasuk pos “Beban Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor, Suvenir, Cendera Mata” senilai Rp20,48 miliar. Unggahan itu memicu perbincangan di media sosial.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai besarnya anggaran bukan satu-satunya masalah, tetapi juga proses perencanaannya yang tertutup.

“Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sering hanya seremonial. Aspirasi warga belum tentu diterjemahkan dalam RAPBD,” ujarnya, yang dilansir dari TribunTangerang.com, Sabtu (20/9/2025).

Trubus menambahkan, Pemkot Tangsel seharusnya memberikan penjelasan mengenai urgensi pengadaan suvenir. “Kalau penting, harus dijelaskan. Apakah ini untuk promosi daerah atau pemberdayaan UMKM? Sejauh ini tidak ada narasi seperti itu,” katanya.

Ia juga menyoroti akses publik terhadap dokumen anggaran yang dianggap tidak ramah pembaca. “Pemda hanya unggah dokumen ratusan halaman tanpa ringkasan yang bisa dipahami. Ini bentuk pseudo-transparansi,” tuturnya.

Trubus meminta DPRD Tangsel membuat aturan yang mewajibkan partisipasi publik di setiap tahapan perencanaan anggaran agar pengawasan masyarakat lebih efektif.

Senada, pengamat kebijakan publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai pengadaan suvenir bukan kebutuhan mendesak. “Jika tetap dilakukan, sebaiknya diarahkan untuk tujuan sosial yang jelas, seperti buku sejarah atau bibit tanaman yang bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

Menurut Riko, dana sebesar Rp20,48 miliar akan lebih berdampak bila dialokasikan ke program produktif. “Misalnya peningkatan kualitas pendidikan, pengadaan taman kota, atau penguatan UMKM lokal. Anggaran publik bukan untuk memenuhi selera birokrasi, tetapi untuk hak warga,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkot Tangsel belum memberikan klarifikasi resmi. []