Medan, MISTAR.ID

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyampaikan sejumlah tuntutan buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Salah satunya, mendesak evaluasi besar-besaran terhadap DPR RI.

"Mendesak Ketua DPR, para ketua fraksi di DPR, dan para ketua umum partai politik segera melakukan evaluasi menyeluruh atas pernyataan dan tindakan para anggota DPR yang memancing amarah publik," kata Direktur Eksekutif PSHK, Rizky Argama, dalam siaran pers yang diterima Mistar, Minggu (31/8/2025).

PSHK juga mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran etik karena ucapan maupun tindakannya yang memicu kemarahan masyarakat.

"Kami mendesak DPR untuk segera membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPR dan mengembalikan kebijakan sebelumnya sebagai respons minimal atas tuntutan demonstran, sekaligus wujud empati terhadap kondisi sulit masyarakat saat ini," ucap Rizky.

Kritik terhadap Presiden Prabowo

Selain itu, PSHK mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia atas kericuhan yang terjadi serta kepemimpinan yang dinilai buruk selama hampir setahun masa jabatannya.

"Presiden juga harus memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan kembali ke barak dan tidak ikut dalam pengamanan demonstrasi. Selain itu, Presiden harus memberhentikan Kapolri karena gagal mengamankan aksi," tuturnya.

PSHK menilai aparat kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan dalam mengamankan demonstrasi hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan.

"Instruksi Presiden Prabowo untuk menindak tegas demonstran yang bertindak anarkis merupakan respons yang tidak sensitif dengan situasi saat ini. Presiden seharusnya mengevaluasi tindakan aparat keamanan dalam menjaga aksi demonstrasi, bukan justru menyalahkan para demonstran," tutup Rizky. (deddy/hm16)