Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, mengungkapkan bahwa program sekolah gratis yang digagas Dinas Pendidikan Sumut belum dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut.

Pernyataan ini menyusul pengumuman Gubernur Sumut Bobby Nasution yang sebelumnya menyebutkan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Namun hingga kini, Dinas Pendidikan Sumut masih melakukan kajian teknis pelaksanaan program tersebut.

“Untuk pembahasan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sampai saat ini belum sampai ke kami di Komisi E, dan Gubernur Bobby belum ada membuat anggaran untuk program tersebut,” ujar Darwis, Sabtu (21/6/2025).

Darwis menambahkan saat ini pembiayaan pendidikan gratis di Sumut masih merujuk pada kebijakan pemerintah pusat melalui program sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa dana yang dialokasikan untuk menunjang sekolah gratis berasal dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dana ini, menurutnya, diarahkan untuk menutupi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

“Iya betul, tapi itu bukan dari anggaran yang dibahas di DPRD, itu dana BOS. Dana itu dialokasikan untuk uang SPP. Jadi tidak boleh ada sekolah yang mengutip SPP lagi,” jelasnya.

Darwis juga menilai bahwa Gubernur Sumut saat ini tengah mencari simpati publik dengan mengangkat program tersebut, padahal kebijakan pemanfaatan dana BOS untuk SPP sudah diterapkan sejak lama oleh pemerintah pusat.

“Bukan alokasi anggaran untuk bisa gratis, tapi Gubsu berharap dana BOS itu bisa dipakai untuk SPP. Selama ini kan dana BOS digunakan hanya untuk pembangunan dan operasional sekolah saja. Jadi ini bukan program Pemprov Sumut,” ucap Darwis.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa belum ada pembahasan resmi mengenai program PUBG di Komisi E DPRD Sumut.

“Itu program sudah ada dari pusat, itu kan mau cari simpatik aja. Pembahasan ke DPRD harusnya ada, karena kami harus mengetahui,” katanya.

Meski begitu, di tengah kondisi keuangan Pemprov Sumut yang sedang defisit, Darwis tetap menyambut baik kebijakan pengalihan penggunaan dana BOS untuk SPP demi meringankan beban masyarakat.

“Artinya bukan program itu, tapi melalui kebijakan gubernur anggaran dana BOS digeser peruntukannya. Jadi bukan alokasi anggaran dari Pemprov, tapi yang sudah berjalan, dan itu diharapkan bisa menampung SPP gratis,” tuturnya. (Ari/hm17)