Monday, September 22, 2025
home_banner_first
MEDAN

Pengemudi Ojol Keluhkan Soal BPJS Ketenagakerjaan, Lailatul Badri: Segera Saya Sampaikan ke Pemko Medan

Senin, 22 September 2025 20.30
pengemudi_ojol_keluhkan_soal_bpjs_ketenagakerjaan_lailatul_badri_segera_saya_sampaikan_ke_pemko_medan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri saat menerima aspirasi pengemudi ojol di ruang kerjanya (foto: rahmad/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Menjalankan perannya sebagai Wakil Rakyat, Lailatul Badri menerima keluhan para pengemudi ojek online (ojol) di ruang kerjanya, Senin (22/9/2025).

Politisi PKB ini tampak serius mendengar keluhan para pengemudi ojol terkait belum dicovernya BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemko Medan.

“Kami yang datang kesini belum dicover BPJS Ketenagakerjaan, mohon bantuannya buk agar kami juga bisa mendapatkan pelayanan itu,” kata salah seorang pengemudi ojol.

Mendengar hal itu, Laila sapaan akrabnya berjanji akan segera menyampaikan semua keluhan itu ke Pemko Medan.

“Ini memang menjadi perhatian kita. Sudah selayaknya para driver ojol mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja sehari-hari. Secepatnya akan saya koordinasikan,” ujar Laila.

Wanita yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Medan ini juga berharap Pemko Medan bisa menyentuh langsung kumpulan pengemudi ojol di Kota Medan sehingga program bantuan tersebut bisa tersalurkan secara merata.

“Nanti akan saya sampaikan ke bapak-bapak semua bagaimana hasil koordinasi saya ke Pemko Medan. Jika memang ada kuotanya pasti akan saya perjuangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kadisnaker Kota Medan, Illyan Chandra Simbolon, saat dikonfirmasi Mistar menyebut pada tahun ini Pemko Medan memang tidak ada menambah kuota cover BPJS Ketenagakerjaan pekerja informal.

“Untuk driver ojol itu masuk dalam kategori pekerja informal. Dengan kondisi saat ini, memang kita tidak ada penambahan. Kalaupun ada hanya mengandalkan dana CSR, bukan dari APBD Kota Medan,” katanya.

Untuk tahun 2026, Chandra mengaku pihaknya akan mengupayakan agar cover BPJS Ketenagakerjaan bisa dilanjutkan.

“Pekerja informal memang menjadi fokus kita, tahun depan kemungkinan ada tambahan. Kami sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk mengcover 30.000 pekerja informal tahun depan,” ucapnya. (rahmad/hm18)

REPORTER: