Thursday, July 3, 2025
home_banner_first
MEDAN

Pengamat: KPK Jangan Hilangkan Benang Merah OTT Topan Ginting

journalist-avatar-top
Kamis, 3 Juli 2025 14.23
pengamat_kpk_jangan_hilangkan_benang_merah_ott_topan_ginting

Pengamat Politik Sumut, Shohibul Anshor Siregar. (Foto: Istimewa/Mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Isu korupsi terus menyeruak di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), khususnya Kota Medan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Di sisi lain, papan bunga sempat dikirimkan warga dan diletakkan di Kecamatan Medan Johor sebagai ucapan terima kasih kepada KPK karena menangkap ‘anak maen’ Bobby Nasution itu.

Melihat peristiwa itu, Pengamat Politik Sumut, Shohibul Anshor Siregar, menilai ini bukti jaringan Bobby Nasution sudah tidak kuat lagi. Sebab, semasa Presiden Jokowi KPK tidak pernah ‘kerja’ ke Kota Medan tempat di mana Bobby Nasution menjabat Wali Kota.

“Jaringan itu masih ada, tapi tidak sekuat dulu. Sebenarnya ini sudah lama ditunggu masyarakat, karena terlalu banyak pengerjaan yang tidak sesuai namun tak pernah ada penindakan,” katanya saat diwawancarai Mistar, Kamis (3/7/2025).

Atas OTT ini, Shohibul mengingatkan KPK agar mengusut tuntas aliran dana yang dilakukan Topan Ginting.

“Jangan sampai benang merahnya hilang. Ini yang kita tunggu. KPK harus membuktikan mereka independen tanpa bisa diintervensi pihak manapun. Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah membuktikan berhasil mengungkap kasus dengan kerugian negara mencapai triliunan, tapi kita lihat KPK justru melemah,” tuturnya.

Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (nBASIS) ini mengatakan, korupsi memang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Hampir di setiap daerah ada korupsi, terutama dalam dua periode presiden sebelumnya.

“Infrastruktur kerap menjadi lahan empuk korupsi. Kita semua berharap seminggu ke depan KPK bisa menjelaskan semua aliran dananya,” ucapnya lagi.

Dari sisi politik, Dosen Fisip UMSU ini menganggap hubungan Jokowi dan Prabowo mulai renggang. Sebab, KPK merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Artinya, KPK pasti berkoordinasi sebelum bekerja.

“Berarti OTT ini ‘direstui’ Presiden. Kalau begitu dugaan kita semua bisa saja benar. Apalagi Prabowo sudah mengatakan ingin dua periode, tentu dia harus membangun dan menambah kekuatan politiknya,” jelasnya.

Meski begitu, Shohibul menyebut jika politik tidak bisa dipastikan dan bersifat dinamis.

“Semua asumsi dan kemungkinan bisa saja terjadi. Tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Sebenarnya ini sangat menarik, kita ingin melihat integritas Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi,” tutupnya. (rahmad/hm20)

REPORTER:

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN