Pemko Medan Diminta Segera Intervensi Masalah Pendidikan dan Pengangguran di Belawan


Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah meminta Pemko Medan bertindak mengatasi masalah di Belawan (f:ist/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, menilai bahwa maraknya aksi tawuran di Kecamatan Medan Belawan disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan secara menyeluruh oleh pemerintah, terutama terkait pendidikan dan pengangguran.
“Banyak faktor sebenarnya, tapi rendahnya pendidikan dan tingginya angka pengangguran di Belawan menjadi penyebab utama. Ini harus segera disikapi. Pemko Medan harus bisa mengintervensi seluruh permasalahan yang ada, bukan hanya melalui penegakan hukum, tapi juga lewat pembinaan,” kata Bahrumsyah, Sabtu (10/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa banyak anak di Belawan yang putus sekolah. Bahkan, ada yang tidak mengikuti ujian atau tidak mengambil ijazah setelah tamat sekolah karena terkendala biaya.
"Pemko Medan harus melihat setiap permasalahan secara berbeda, berikan pelatihan kepada masyarakat di Belawan sesuai kemampuannya sehingga mereka produktif. Ini kan karena tidak punya pendidikan dan pekerjaan maka tawuran sering terjadi,” jelasnya.
Bahrumsyah menegaskan bahwa pembangunan di Belawan tidak hanya sebatas pada aspek fisik, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kalau hanya pembangunan fisik sementara SDM-nya rendah, itu sama saja tidak menyelesaikan masalah. Pemko Medan harus melihat permasalahan ini dari berbagai sisi. Berikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar mereka produktif. Karena tidak punya pendidikan dan pekerjaan, akhirnya terlibat dalam tawuran,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Bahrumsyah berharap pemerintah memberikan perhatian lebih melalui beasiswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi masyarakat Belawan.
“Kalau bisa jumlahnya diperbanyak. Begitu juga sarana pendidikan harus ditambah. Saat ini, jumlah SMP dan SMA Negeri di Kecamatan Medan Belawan hanya satu unit masing-masing, sementara di kecamatan lain berlebih. Akibatnya, banyak anak lulusan SD dan SMP putus sekolah karena harus melanjutkan ke sekolah yang jauh atau swasta dengan biaya tinggi. Ini juga harus jadi perhatian,” tegas anggota Komisi III DPRD Medan itu. (rahmad/hm17)