P-APBD Bukan Alasan Menurunkan Kualitas Pelayanan Publik di Sumut

Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar, Aswin Parinduri. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut) Aswin Parinduri menegaskan Perubahan APBD (P-APBD) tidak bisa menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.
Menurutnya, penyesuaian anggaran justru harus memperkuat efektivitas pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun layanan sosial lainnya.
“Kami mengingatkan bahwa tujuan utama APBD sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumut,” ujarnya pada Mistar, Rabu (24/9/2025).
Politisi Golkar itu mengatakan, dalam hal komitmen pelayanan publik, Fraksi Partai Golkar menyoroti beberapa hal yang menjadi perhatian serius dalam Perubahan APBD 2025.
Ia menyampaikan, pada umumnya pihaknya mengucapkan apresiasi kepada Pemprovsu atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan masyarakat menikmati layanan kesehatan gratis.
“Tetapi kami tetap menyoroti masalah serius di lapangan, Fraksi Golkar masih menemukan banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan bagi pengguna BPJS kesehatan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang seringkali lamban, diskriminatif, atau tidak sesuai standar,” katanya.
Baca Juga: DPRD Simalungun Setujui P-APBD 2025, Fraksi Golkar: Banyak Aspirasi Warga Belum Terakomodasi
Ia menjelaskan, tidak jarang pasien dengan BPJS harus melalui proses berbelit. Akibatnya, pasien lebih lama mengurus administrasinya dari pada berobatnya.
“Maka dari itu, fraksi golkar meminta agar Dinas Kesehatan lebih serius dalam meningkatkan pengawasan dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga
masyarakat kecil yang menggunakan BPJS tidak merasa di anak tirikan,” ucapnya.
Ia menegaskan, Perubahan APBD 2025 harus memberi ruang alokasi untuk memperkuat layanan kesehatan yang berkeadilan agar memberikan pelayanan yang optimal bagi warga Sumatera Utara.
Ia mengatakan, fraksi golkar menilai peningkatan anggaran pendidikan jangan hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus memberi perhatian pada pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya beasiswa dalam mengakses pendidikan tinggi.
“Jangan sampai anak muda berprestasi di Sumut tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena keterbatasan biaya, sudah saatnya kondisi seperti ini kita mitigasi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Aswin mewakili fraksinya menegaskan agar Perubahan APBD 2025 juga menyediakan alokasi anggaran untuk beasiswa perguruan tinggi kepada anak-anak di Sumut yang berprestasi baik secara akademik maupun nonakademik.
“Harapannya program ini mampu mendorong semangat bagi generasi muda kita untuk maju dan berprestasi. Sehingga dapat mengharumkan nama Sumut baik di kancah nasional maupun internasional,” ujarnya. (ari/hm20)