Medan, MISTAR.ID

Pesantren di Sumatera Utara (Sumut) dinilai masih memiliki keterbatasan akses internet untuk mendukung proses belajar mengajar. Atas dasar ini, DPRD Sumut menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) khusus pesantren kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Kami sudah menerima tanggapan dari seluruh daerah pemilihan di Sumut saat paripurna. Tanggapan dari rekan-rekan sangat valid dan menjadi perhatian utama kami dari Bapemperda dalam menyusun kematangan Perda tersebut,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti kepada Mistar pada Selasa (1/7/2025).

Masih kata Darma, “kami menekankan pentingnya pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi pesantren,” ucapnya.

Bapemperda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran dan kebijakan terkait pembangunan fasilitas fisik pesantren.

“Kami akan mendorong penyediaan akses teknologi yang lebih baik di pesantren agar santri dapat mengakses pengetahuan dengan lebih mudah dan efektif,” katanya.

Selain fasilitas pesantren, pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi di pesantren terpencil juga akan diupayakan agar berkembang dengan optimal.

“Di Ranperda kali ini, kami memaklumi aksesibilitas. Bagaimana Pemda dapat memberikan perhatian lebih pada pesantren di wilayah yang sulit dijangkau,” ujarnya.

Sejauh ini, kendala besar dalam pengembangan pesantren karena dana masih bergantung pada sumbangan masyarakat dan dana pribadi.

“Agar kualitas pendidikan pesantren lebih baik, kami berkomitmen mendorong pemerintah agar Ranperda ini memiliki alokasi dana jelas dan tepat sasaran. Baik itu dalam bentuk hibah, maupun dana bantuan lainnya,” ucapnya.

Lebih luas, Ranperda juga akan memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi pesantren. Misalnya pertanian, peternakan maupun, atau mengembangkan program kewirausahaan lainnya.

“Kami berharap pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi melalui program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang membantu mengurangi angka pengangguran di daerah,” ucapnya. (ari/hm20)