Medan, MISTAR.ID

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sumatera Utara (Sumut) mempertanyakan urgensi terjadinya tujuh kali pergeseran anggaran yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDIP, Meryl Rouli Saragih, dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025 pada rapat paripurna DPRD Sumut, Selasa (23/9/2025).

Menurut Fraksi PDIP, pergeseran anggaran tersebut harus dijelaskan secara rinci sebagai bagian dari transparansi dalam penyusunan APBD.

“Terkait pergeseran anggaran sebanyak tujuh kali oleh kepala daerah, kami mempertanyakan urgensinya apa? Kami pertanyakan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak,” kata Meryl.

Meryl menegaskan, jika pergeseran anggaran tidak sesuai dan menjadi temuan nantinya, maka PDIP tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut.

“Apabila pergeseran anggaran itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadi temuan, maka kami memastikan PDI Perjuangan tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut,” ucapnya.

Terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD Sumut, Fraksi PDI Perjuangan siap dievaluasi terkait fasilitas dan nominalnya dengan pertimbangan hal serupa juga diberlakukan ke pejabat ASN.

“Terkait wacana revisi perumahan tunjangan, PDI siap dievaluasi tunjangan penghasilan. Kami meminta para pejabat ASN yang menerima fasilitas itu agar dievaluasi juga dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.

Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh program pemerintah pusat. Walaupun PDIP berada di luar dari jajaran lingkup pemerintahan.

“Kami mendukung program pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung asta cita presiden. Oleh karena itu, sektor pangan seperti pertanian dapat diperhatikan agar diberikan porsi anggaran yang memadai,” tuturnya.

Program prioritas lainnya, seperti Koperasi Merah Putih harus mempertimbangkan sektor strategis dalam mencapai kemaksimalan berjalannya program tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan kemudian menyoroti proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp13,2 triliun lebih dan harus berkurang sebesar 5,28 persen atau Rp699 miliar lebih. Artinya, P-APBD Sumut 2026 lebih kurang berkisar Rp12,5 Triliun.

“Kami mendorong BUMD melakukan terobosan strategis dalam meningkatkan PAD. Selain itu, kami meminta pendapatan pajak yang dilakukan Dinas Pendapatan dilakukan secara maksimal,” ujarnya. (ari/hm20)