Medan, MISTAR.ID

Komisi D DPRD Sumut memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran senilai Rp1,6 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025.

Fokus pembangunan diarahkan ke wilayah-wilayah tertinggal yang masuk dalam skala prioritas I, seperti Kabupaten Nias dan Tapanuli Selatan. Namun, keterbatasan anggaran membuat DPRD mengimbau masyarakat untuk memahami jika belum semua daerah dapat segera tersentuh pembangunan.

“Alokasi anggaran untuk pembangunan indrastruktur di Sumut itu senilai Rp1,6 triliun. Kami dari legislatif tentunya terlibat untuk pengawasannya. Artinya semua kegiatan yang akan dilakukan harus melalui pembahasan bersama dewan,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu usai melaksanakan RDP bersama Dinas PUPR Sumut, Rabu (7/5/2025).

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, anggaran murni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk pembangunan sudah disahkan pada akhir 2024 lalu. Namun, ada pekerjaan pada tahun lalu yang baru dibayar melalui serapan Tri Wulan I tahun anggaran 2025.

“Pembangunan maupun pekerjaan yang sudah dilaksanakan di Sumut pada 2024 lalu belum dibayar. Sehingga ada serapan sebanyak Rp2 miliar lebih yang diambil dari Tri Wulan I tahun anggaran 2025 dan telah dipotong untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga,” ucapnya.

Defri menuturkan, Komisi D DPRD Sumut juga sudah meminta paparan rencana kerja untuk Tri Wulan II, III dan IV pada 2025 kepada Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting saat pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Beliau sudah memaparkan beberapa program prioritas yang meliputi pembangunan jalan, sumber daya air, irigasi dan lainnya. Namun pembangunan ini memperhatikan wilayah yang layak menjadi prioritas untuk mengejar ketertinggalan,” tuturnya.

Disinggung soal anggaran, Defri mengatakan kondisi anggaran yang dimiliki saat ini senilai Rp1,6 triliun, dan sudah terserap sekitar Rp2 miliar lebih untuk pembayaran utang. Sehingga tersisa Rp1,3 triliun lebih yang akan direalisasikan untuk pembangunan di Sumut.

“Dari kondisi anggaran yang ada saat ini, memang tidak akan menjawab secara holistik kebutuhan dinas ini untuk pembangunan di Sumut. Karena Dinas PUPR juga berharap anggaran di APBD murni bisa mencapai Rp2 triliun, sehingga mereka lebih leluasa melaksanakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik,” katanya.

Defri mengatakan salah satu fokus pembangunan infrastruktur oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution saat ini merupakan wilayah ataupun daerah tertinggal di Sumut.

“Pembangunan yang menjadi skala prioritas I sudah dipersiapkan oleh Dinas PUPR, seperti Kabupaten Nias yang terhambat infrastruktur jalan dan jembatan. Tapanuli Selatan yang perlu dibenahi untuk mencegah terjadinya longsor maupun banjir,” ucapnya.

Menurut Defri, masyarakat harus dapat memahami, jika pembangunan diprioritaskan pada pembangunan di wilayah tertinggal yang berstatus skala prioritas I.

“Kita harus realistis untuk bisa menerima jika beberapa wilayah belum menjadi skala prioritas I pembangunan dan harus bersabar, karena kita harus memahami kondisi keuangan,” ujarnya.

Defri mengatakan, kabupaten/kota di Sumut yang tidak menjadi skala prioritas pembangunan I harus dapat memahami keterbatasan anggaran yang dimiliki. (ari/hm24)