Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi komentar viral Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak mengetahui nilai proyek pembangunan jalan di Sipiongot yang juga terkait ditangkapnya Topan Ginting.

"Ya jangan di adu domba juga dengan DPRD dong ya," ujar Bobby Nasution kepada Wartawan, Kamis (3/7/2025) sore.

Bobby mengatakan wajar jika DPRD Sumut tidak mengetahui secara jelas nilai proyek yang dipersiapkan untuk proyek jalan tersebut.

"Yang saya baca DPRD tidak tahu angkanya hingga dua ratus sekian milyar. Wajar kalau DPRD tidak tahu, kenapa karena itu gabungan anggaran APBN dan anggaran APBD," katanya.

Diketahui dari penetapan tersangka Topan Ginting nilai proyek pembangunan jalan tersebut senilai Rp231,8 miliar.

"Setahu saya ya, anggaran yang mau dikorupsi dua ratus milyaran lebih, itu gabungan, kalau APBD-nya ya gak sebesar itu," tutur Bobby.

Namun, Bobby mengaku bingung dengan komentar DPRD Sumut yang seakan tidak mengetahui nilai proyek tersebut, dikatakannya ada salah satu anggota DPRD yang ikut saat survei dengannya.

"Kalau dibilang (DPRD) tidak tahu, ya kan kita tahu juga anggota DPR juga yang ikut kemarin (survei) tapi saya tidak mau sebut nama, tapi tidak mungkin tidak tahu kalau sudah ikut kesana," katanya.

Diketahui, keterangan DPRD Sumut tersebut viral di jagat maya. Seperti yang diunggah @medantalkid, DPRD Sumut mengaku tidak pernah mengetahui adanya proyek infrastruktur jalan di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) senilai Rp231, 8 miliar.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Defri Noval mengaku kaget. Karena proyek-proyek dimaksud tidak pernah dibahas di dewan. "Ini (proyek), tahun berapa, apakah ditampung di APBD, atau P APBD, kita tidak tahu," ujar Defri, politisi NasDem itu.

Sebelumnya diberitakan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani mengaku kecewa atas perilaku Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, yang sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Timbul menyampaikan sudah berulang kali Komisi D meminta sejumlah data dan progres kinerja dari Dinas PUPR Sumut, namun tidak pernah diberikan, hingga kasus OTT terjadi. (Iqbal/hm18)