Kathmandu, MISTAR.ID

Ibu kota Nepal, Kathmandu, lumpuh akibat kerusuhan besar yang berlangsung sejak Senin (8/9/2025). Sedikitnya 25 orang tewas dan 633 lainnya terluka setelah aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah demonstran.

Kerusuhan dipicu larangan pemerintah terhadap 26 aplikasi media sosial, termasuk Facebook, X, dan YouTube. Kebijakan itu memicu protes besar-besaran, terutama dari kalangan anak muda yang melek digital.

Situasi semakin memanas, Selasa (9/9/2025), ketika massa membakar gedung Mahkamah Agung, parlemen, kantor presiden, serta rumah sejumlah politisi. Bahkan kediaman Perdana Menteri (PM) Khadga Prasad Sharma Oli ikut dibakar. Pada malam harinya, Oli mengumumkan pengunduran dirinya.

Presiden Ram Chandra Poudel meminta Oli memimpin pemerintahan transisi, namun keberadaan Oli hingga kini tidak diketahui. Sementara itu, sebagian perwakilan demonstran mendesak militer menunjuk Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, sebagai pemimpin interim.

Menteri Dikejar Massa

Aksi brutal massa terekam dalam sejumlah video yang beredar di media sosial. Menteri Luar Negeri (Menlu) Nepal, Arzu Rana Deuba, dipukuli dan ditendang di kediamannya oleh demonstran. Sementara Menteri Keuangan (Menkeu), Bishnu Paudel, terekam berlari di jalanan ibu kota saat dikejar massa.

Helikopter militer dikerahkan untuk mengevakuasi para pejabat dari rumah mereka yang terkepung demonstran. Tentara juga ditempatkan di titik strategis, termasuk penjara utama Kathmandu, setelah upaya kabur narapidana berhasil digagalkan.

Selain larangan media sosial, kerusuhan juga dipicu oleh:

- Krisis Ekonomi: 82% tenaga kerja Nepal berada di sektor informal. Remitansi pekerja migran menyumbang sepertiga PDB.

- Pengangguran Tinggi: Setiap tahun, 500 ribu anak muda memasuki pasar kerja tanpa cukup lapangan pekerjaan.

- Korupsi dan Gaya Hidup Mewah Elit Politik: Transparency International menempatkan Nepal di peringkat 107 dari 180 negara terkorup. Video anak pejabat yang memamerkan barang mewah di media sosial memperburuk kemarahan publik.

- Ketakutan Hilangnya Hak: Komnas HAM Nepal menilai larangan media sosial merusak prinsip demokrasi.

- Meski tentara telah dikerahkan dan situasi mulai terkendali, ketidakpastian politik masih membayangi Nepal. Demonstran terpecah antara mendukung dan menolak Karki sebagai pemimpin transisi. (**/hm16)