Kathmandu, MISTAR.ID

Nepal diguncang kerusuhan terburuk dalam beberapa dekade terakhir setelah pemerintah memutuskan memblokir 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan YouTube.

Demonstrasi besar-besaran yang dipimpin anak muda berujung ricuh, Senin (8/9/2025), menewaskan sedikitnya 19 orang.

Kerusuhan dipicu aksi protes ribuan massa yang berusaha menerobos gedung parlemen di ibu kota, Kathmandu. Polisi menanggapi dengan menembakkan peluru tajam, gas air mata, meriam air, hingga peluru karet ke arah demonstran.

Seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada kantor berita ANI bahwa polisi menembak "tanpa pandang bulu". “(Mereka) menembakkan peluru yang meleset dari saya, tetapi mengenai seorang teman di belakang saya. Ia tertembak di tangan,” ujarnya.

Kepala pengawas medis Dr. Badri Rijal dari Pusat Trauma Nasional mengungkapkan, tujuh korban tewas akibat luka tembak di kepala dan dada. Polisi Nepal menyebut lebih dari 100 aparat dan ratusan warga lainnya mengalami luka-luka.

Kerusuhan juga meluas ke kota Itahari dan Distrik Sunsari di Nepal timur. Dua orang tewas dalam bentrokan di wilayah tersebut.

Reaksi Internasional dan PBB

Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras penggunaan kekerasan aparat. “Kami terkejut dengan pembunuhan dan cedera yang dialami para pengunjuk rasa di Nepal. Kami mendesak penyelidikan cepat dan transparan,” kata juru bicara Ravina Shamdasani.

Amnesty International juga menuduh aparat menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa. Sementara itu, pemerintah distrik memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah ibu kota.

Pemerintah Nepal Cabut Larangan dan Menteri Mundur

Setelah kerusuhan meluas, pemerintah Nepal akhirnya mencabut larangan media sosial. Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, Prithvi Subba Gurung, memastikan platform seperti Facebook dan YouTube kini kembali beroperasi.

Namun, kerusuhan memakan korban politik. Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi tersebut. Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli pun menggelar rapat darurat kabinet untuk meredam situasi.

"Protes Gen Z" dan Rasa Frustasi Anak Muda

Gelombang protes ini disebut sebagai “demonstrasi oleh Gen Z”, mencerminkan kekecewaan generasi muda Nepal terhadap korupsi, nepotisme, serta minimnya lapangan kerja.

Human Rights Watch menegaskan, pemerintah Nepal tidak seharusnya hanya melihat protes ini dari sisi penegakan hukum, melainkan mengakui adanya “frustrasi mendalam rakyat Nepal terhadap tata kelola yang buruk”. (**/hm16)