Berlin, MISTAR.ID

Di tengah meningkatnya dukungan terhadap kelompok politik sayap kanan, Jerman kini menghadapi lonjakan diskriminasi rasial, terutama terhadap warga keturunan Afrika. Kebijakan anti-imigran yang makin menguat dianggap memperburuk kondisi tersebut.

Tahir Della, perwakilan organisasi Initiative of Black People in Germany, menyatakan perhatian politik yang berlebihan terhadap isu migrasi telah menimbulkan efek domino yang mengancam kemajuan inklusivitas di negara tersebut.

“Setiap kali migrasi menjadi isu nasional, keberadaan komunitas kulit hitam di Jerman ikut dipertanyakan,” kata Della dalam wawancara dengan DW.

Menurut laporan Being Black in the EU 2023 yang dirilis Badan Hak Asasi Manusia Uni Eropa (EUFRA), Jerman mencatatkan tingkat diskriminasi tertinggi terhadap orang kulit hitam di antara negara-negara anggota UE.

Pasca pemilu federal 2025, partai Alternatif untuk Jerman (AfD) — yang dikenal dengan sikap anti-imigran — berhasil menjadi partai terbesar kedua di parlemen, memicu kekhawatiran akan mundurnya komitmen terhadap keragaman dan kesetaraan.

Secara ekonomi, warga keturunan Afrika sub-Sahara mengalami kesenjangan yang signifikan. Tingkat pengangguran mereka mencapai lebih dari 16%, jauh di atas rata-rata nasional dan juga lebih tinggi dari kelompok imigran lainnya.

Arnaud de Souza, seorang perawat asal Benin yang telah bekerja di Berlin selama satu dekade, mengungkapkan diskriminasi rasial masih terasa, termasuk di sektor kesehatan. Ia pernah menghadapi pasien yang menolak dirawat oleh tenaga medis berkulit hitam.

“Bekerja di Berlin terasa lebih aman dibanding wilayah lain seperti Brandenburg, meski biaya hidup di ibu kota jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Pengeluaran besar untuk tempat tinggal menjadi salah satu konsekuensi dari pilihan hidup di kota yang lebih toleran. Peneliti menyebut fenomena ini sebagai “sorting” — di mana imigran lebih sering menempati sektor pekerjaan dengan upah rendah karena tekanan struktural dan sosial.