Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia selama periode 2025-2029 mencapai angka fantastis Rp10.151 triliun.

Sayangnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menanggung sebagian kecil dari kebutuhan itu, memaksa pemerintah mengandalkan BUMN dan sektor swasta.

Dalam paparannya di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis 13 Juni 2025, Sri Mulyani menjelaskan total kebutuhan investasi infrastruktur selama lima tahun ke depan diperkirakan sebesar 625,37 miliar dollar AS atau setara Rp10.151 triliun.

Namun, kemampuan pemerintah pusat hanya mencakup 143,84 miliar dollar AS atau sekitar 23 persen dari total kebutuhan. Sementara kontribusi pemerintah daerah diperkirakan sebesar 106,31 miliar dollar AS atau 17 persen.

Artinya, gabungan dana dari pemerintah pusat dan daerah hanya mencukupi 40 persen dari total kebutuhan anggaran infrastruktur nasional.

"Kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini," ujar Sri Mulyani, mengutip dari Kompas, Jumat (13/6/2025).

Untuk menutupi defisit anggaran sebesar 60 persen, pemerintah mengandalkan peran badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta. Diharapkan masing-masing pihak berkontribusi sebesar 30 persen atau setara 187,61 miliar dollar AS.

“Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra, serta menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” tuturnya.

Selain kendala fiskal, Sri Mulyani menyoroti tantangan global yang makin kompleks. Ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan perlambatan pertumbuhan global mempersempit ruang fiskal negara. Risiko perubahan iklim pun memperburuk situasi.

“Infrastruktur mengonsumsi sekitar 60 persen bahan baku dunia. Hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam siklus hidup infrastruktur, dari perencanaan hingga implementasi,” ujarnya.[]