Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Salman Alfarisi, menilai tingginya inflasi Sumut yang mencapai 5,32 persen (year-on-year) disebabkan oleh lemahnya pengelolaan dan koordinasi pengendalian harga di tingkat provinsi.

“Kita tak bisa terus salahkan cuaca atau pasar. Masalah utama itu terletak pada lemahnya sistem pengendalian harga di daerah. Saya rasa tim pengendali inflasi daerah (TPID) belum bekerja secara cepat dan terintegrasi,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, kenaikan harga bahan pangan pokok seperti cabai merah, beras, dan bawang bukan semata faktor musiman, melainkan akibat ketidaksiapan stok dan lemahnya intervensi pemerintah daerah saat harga mulai naik.

“Kita bisa lihat, kenaikan signifikan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dan pengawasan harga pasar belum berjalan efektif. Ini menunjukkan lemahnya kebijakan yang dilakukan Pemprovsu,” ucap Salman.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa inflasi tinggi berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan menambah beban ekonomi rumah tangga kecil. Karena itu, menurut Salman, pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret dan terukur, bukan hanya kegiatan seremonial.

“Pemprovsu harus hadir membentuk badan pangan daerah yang kuat untuk mengelola cadangan pangan strategis. Dengan membeli langsung dari petani, dan menyalurkan ke pasar saat harga melonjak,” katanya.

Salman menilai bahwa data inflasi Sumut bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata beban masyarakat terhadap biaya hidup yang meningkat, khususnya di sektor pangan.

“Untuk itu kita rekomendasikan penguatan fungsi pada TPID, dengan pembentukan sistem data pangan terpadu antar dinas, serta pengawasan ketat terhadap rantai distribusi dan praktik penimbunan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk pasar stabil dan warung murah permanen, agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau sepanjang waktu.

“Inflasi bukan sekadar angka statistik. Tapi ukuran nyata dari kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah wajib hadir dengan sistem yang kuat, bukan hanya reaksi sesaat,” tegas Salman.