Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Penanggung Jawab Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan ekspor kelapa tidak akan dihentikan meskipun harga komoditas tersebut di dalam negeri tengah mengalami lonjakan.

Ia justru mendorong para petani untuk meningkatkan produksi guna menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga. “(Kelapa mahal) ya baguslah untuk petani. Solusinya tanam yang banyak,” ujar Zulhas saat menghadiri acara World of Coffee Jakarta 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, kemarin.

Menurutnya, kenaikan harga kelapa mendorong gairah ekonomi di kalangan petani. Permintaan ekspor yang tinggi memberi insentif bagi petani untuk melakukan penanaman ulang, sehingga roda perekonomian di sektor perkebunan kelapa terus berputar.

“Enggak ada (rencana menyetop ekspor kelapa). Petaninya malah semangat tanam banyak sekarang, itu bagus,” katanya.

Zulhas mengatakan, kelangkaan kelapa di pasar domestik disebabkan oleh lonjakan permintaan dari luar negeri, terutama dari China.

Di negara tersebut, kelapa Indonesia banyak diolah menjadi santan atau coconut milk, yang kini menjadi alternatif susu dalam penyajian kopi.

“Kelapa sekarang langka karena diolah jadi santan. Di Tiongkok sekarang orang minum kopi bukan pakai susu, tapi pakai santan kelapa. Jadi, kelapa mahal,” ucapnya.

Berdasarkan laporan, harga kelapa parut di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan drastis. Per 11 April 2025, harga satu butir kelapa parut di Pasar Rawa Bebek, Bekasi, mencapai Rp20.000–Rp25.000, tergantung ukuran. Padahal, dalam kondisi normal, harga tersebut berada di kisaran Rp10.000–Rp15.000.

“Sekarang Rp20.000–25.000, tergantung ukurannya. Yang kecil Rp20.000, yang besar bisa Rp25.000. Kalau normal, yang besar paling Rp15.000, yang kecil Rp10.000,” kata Usin, seorang pedagang di pasar tersebut.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya sempat mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat selama 3–6 bulan guna menstabilkan pasokan dalam negeri. Usulan ini muncul karena kelangkaan bahan baku mulai berdampak pada kelangsungan industri kelapa serta potensi pengurangan tenaga kerja.

“Dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, kami mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek untuk menstabilkan pasokan domestik,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika. (mtr/hm24)