Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kelompok kelas menengah sering terjebak di posisi serba salah. Banyak diantaranya bergaji pas-pasan, namun dianggap tidak cukup susah untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Alhasil, tak sedikit masyarakat kelas menengah yang terpaksa makan tabungan atau menarik pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada akhirnya gaji yang segitu-segitu saja habis hanya untuk bayar cicilan.

Akademisi Universitas Simalungun, Raja M Nainggolan mengatakan menurut data dari BPS, terjadi tren penurunan kelas menengah dan kenaikan proporsi kelompok rentan miskin dalam 5 tahun terakhir.

"Penurunan kelas menengah jadi ancaman serius mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung perekonomian dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang besar," ujarnya, kepada Mistar.id, Selasa (7/10/2025).

Inflasi dan PHK

Raja mengatakan terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi penurunan ini, salah satunya inflasi. Peningkatan harga pada kebutuhan pokok seperti pangan menjadi salah satu faktor yang membuat kelas menengah semakin tertekan.

"Selain itu, banyaknya PHK akibat lesunya industri manufaktur memperparah situasi ini," katanya.

Ia menjelaskan akibat perang dagang dan kebijakan tarif Presiden Trump membuat Cina mencari pasar baru di negara berkembang, khususnya Indonesia yang memiliki pasar yang besar.

"Hal ini membuat daya saing barang lokal semakin terpukul. Akibatnya pedagang mengurangi pegawai sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat," tuturnya.

Dampak terhadap masyarakat

Di awal tahun 2025, terdapat kenaikan Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah di seluruh perbankan. Hal ini berdampak pada penurunan konsumsi karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.

"Selain itu, terdapat berbagai masalah yang memperburuk keadaan ini seperti maraknya pinjaman online, judi online, Perubahan konsumsi, dan stabilitas politik," katanya.

Raja menambahkan pemerintah harus mengambil langkah melalui kebijakan moneter dan fiskal untuk melindungi kelas menengah. Dalam kebijakan moneter, pemerintah melalui perbankan harus mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan melalui kredit usaha untuk UMKM.

Selain itu, fungsi beberapa instrumen perbankan harus diperkuat untuk mengurangi aktivitas pinjaman online dan judi online.

"Melalui kebijakan fiskal, pemerintah harus mengambil berbagai kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi. Pemerintah juga harus peka terhadap inflasi terkhusus pada kebutuhan pangan yang menjadi masalah utama daya beli," ucapnya.