Dairi, MISTAR.ID

Nota pengantar Bupati Dairi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Dairi yang telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sumatera Utara, disampaikan kepada DPRD Dairi, pada sidang paripurna.

Usai dibacakan, dokumen nota pengantar Bupati Dairi diserahkan Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala kepada Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani di gedung DPRD Diari, di Jalan Sisingamangaraja l, Sidikalang, Selasa (22/7/2025).

Sebelumnya dibacakan Wakil Bupati atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi tahun anggaran 2024 memperoleh opini WTP yang ke 11 kali, dan hal itu merupakan hasil kerja keras, ketekunan, dedikasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Dairi.

Adapun ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang disampaikan sebagai gambaran berikut. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.195.824.688.264,57 dari anggaran Rp1.260.206.860.974.00, atau 94,89 persen.

Realisasi PAD dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, air tanah, MBLB, PBB, BPHTB, sebesar Rp21.620.031.867,80 dari anggaran Rp29.848.000.000.00.

Realisasi retribusi daerah, jasa umum, usaha, perizinan, sebesar Rp60.628.636.118.00 dari anggaran Rp52.506.397.374,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba atau dividen PT Bank Sumut, sebesar Rp11.964.954.686,50 dari anggaran Rp11.964.954.000,00.

Lain-lain PAD yang sah dari penerimaan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, TGR daerah, pendapatan denda pajak dan pendapatan dari pengembalian, sebesar Rp 6.197.612.435,27 dari anggaran sebesar Rp4.059.723.000,00.

Wakil Bupati berharap ranperda ini dapat dibahas bersama DPRD dengan harapan mendapat persetujuan menjadi Perda. Rapat paripurna dibuka pukul 15.00 WIB dan langsung pembacaan nota pengantar Bupati meski sempat diskors dan paripurna akan berlanjut kembali 25 Juli-4 Agustus 2025. (Manru/hm18)