Thursday, June 5, 2025
home_banner_first
SUMUT

Presma UNA Desak Pemkab Asahan Evaluasi Pejabat yang Lakukan Pelanggaran Hukum

journalist-avatar-top
Selasa, 3 Juni 2025 08.20
presma_una_desak_pemkab_asahan_evaluasi_pejabat_yang_lakukan_pelanggaran_hukum_

Ilustrasi kebal hukum. (f:monitorindonesia/mistar)

news_banner

Asahan, MISTAR.ID

Presiden Mahasiswa Universitas Asahan (UNA), Patria Sahdan, mendesak Pemerintah Kabupaten Asahan untuk melakukan evaluasi mendalam pada pejabat yang terindikasi memiliki ‘kekebalan’ terhadap hukum.

Hal ini diungkapkannya lantaran prihatin terhadap maraknya dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan sejumlah pejabat di Kabupaten Asahan. Teranyar penangkapan Kepala Desa Tinggi Raja terkait kasus dugaan perjudian kartu.

Penangkapan tersebut dilakukan pada Minggu (1/6/2025) sekitar pukul 17.45 WIB oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Asahan dan Polsek Prapat Janji. Kepala desa ditangkap di sebuah warung dekat jembatan Desa Jati Sari, Kecamatan Tinggi Raja.

"Kasus ini menambah panjang daftar pelanggaran hukum yang diduga melibatkan oknum pejabat di wilayah hukum Polres Asahan. Banyaknya kasus seperti ini telah merusak citra Kabupaten Asahan. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Asahan untuk melakukan evaluasi," ujar Patria, Selasa (3/6/2025).

Selain itu, ia menyoroti adanya kesan sebagian pejabat kebal hukum, dan menilai hal itu sebagai cacat dalam penegakan hukum di daerah tersebut. Patria mengkritik Polres Asahan yang dinilainya kurang tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat pemerintahan.

“Selama ini, penangkapan atau penggerebekan terkesan hanya sebagai formalitas. Jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan preseden buruk dan kecacatan hukum di wilayah ini,” katanya.

Patria juga menyinggung belum jelasnya proses hukum dalam kasus judi sabung ayam yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD Asahan. Ia mempertanyakan keseriusan penegak hukum dalam menuntaskan kasus tersebut.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan kejelasan. Apakah kasus itu masih berjalan? Atau ada intervensi kekuasaan? Kami mempertanyakan supremasi hukum di Asahan yang terkesan bisa dipermainkan,” tuturnya.

Patria berharap institusi Polri, khususnya Polres Asahan, dapat bertindak tegas, netral, dan transparan demi menjaga kepercayaan publik serta menjaga marwah penegakan hukum di daerah. (saufi/hm25)

REPORTER: