Nias Barat, MISTAR.ID

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Kabupaten Nias Barat senilai Rp142 miliar diduga dimulai tanpa didahului penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan, master plan, dan studi kelayakan.

Berdasarkan data dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nias Barat, tender penyusunan dokumen teknis tersebut baru diumumkan setelah peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada 11 Juli 2025. Hingga kini, proses tender masih berlangsung.

Artinya, pembangunan fisik telah lebih dahulu dimulai tanpa acuan teknis resmi yang seharusnya menjadi dasar utama konstruksi.

Kondisi ini dinilai berpotensi melanggar sejumlah regulasi, antara lain Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Pasal 11 ayat (1): Perencanaan teknis wajib dilakukan setelah studi kelayakan. Pasal 12 ayat (1): DED wajib digunakan sebagai dasar pengadaan jasa konstruksi.

Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (1): Pengadaan harus berbasis perencanaan yang matang. Pasal 19 huruf a: Perencanaan mencakup spesifikasi teknis dan estimasi biaya. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal wajib berbasis dokumen teknis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa dokumen perencanaan kawasan, proyek berisiko menimbulkan kesalahan zonasi medis, sistem drainase, hingga potensi revisi struktur bangunan yang menyebabkan pemborosan anggaran.

Publik menilai, tahapan pada pembangunan ini tidak mematuhi peraturan dan ketentuan perencanaan yang matang sehingga berpotensi menimbulkan masalah konstruksi karena posisi lokasi RS Pratama dekat bantaran Sungai Lahomi yang rawan ambruk.

Hingga berita ini diturunkan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan. (eze/hm25)