Simalungun, MISTAR.ID

Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Andre Andika Sinaga, mengungkapkan jumlah laporan terkait dugaan kejanggalan dalam proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Simalungun terus meningkat setiap pekan, sejak wacana pembentukan panitia khusus (pansus) bergulir.

"Data yang masuk saat ini sudah puluhan, dan bertambah lima hingga sepuluh setiap minggu. Menariknya, setelah informasi ini kita buka ke publik, semakin banyak laporan yang kami terima," ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Andre menyampaikan, meskipun laporan terus berdatangan, investigasi langsung belum dilakukan. Tahapan saat ini masih sebatas pengumpulan dan pendokumentasian data. Ia menegaskan penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan setelah pansus resmi dibentuk.

“Apakah laporan-laporan itu benar atau tidak, nanti akan dibuktikan melalui kerja pansus. Namun yang pasti, grafik laporan terus naik,” katanya.

Andre menegaskan, pihaknya tidak berniat menggagalkan rezeki peserta yang lolos seleksi. Namun, ia ingin memastikan regulasi dan sistem seleksi dijalankan secara adil dan sesuai tujuan awal PPPK, yaitu memberi kesempatan kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Politikus Partai Demokrat itu menyoroti salah satu anomali besar dalam proses seleksi PPPK di Simalungun, yakni adanya tenaga honorer dengan masa kerja hingga 15 tahun yang tidak lolos, sedangkan peserta dengan masa kerja hanya dua tahun justru berhasil diterima.

"Kalau yang sudah 15 tahun tidak lolos, tapi yang baru dua tahun bisa masuk, berarti program ini melenceng dari tujuan. Ini yang mau kita selidiki melalui pansus," ujarnya.

Diketahui, jumlah PPPK di Simalungun saat ini mencapai ribuan orang. Andre berharap pembentukan pansus dapat membuka celah permasalahan yang terjadi, sekaligus menjadi momentum perbaikan agar proses rekrutmen ke depan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pembentukan pansus. Ia menyebut dorongan itu muncul dari keluhan masyarakat, khususnya dari para tenaga honorer yang merasa dirugikan oleh hasil seleksi PPPK. (indra/hm24)