Prabowo: DPR RI Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di Istana Merdeka. (foto:youtubesetpres/mistar)
Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Prabowo Subianto memastikan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang selama ini menuai kritik publik, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan dengan ketua umum partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujarnya.
Prabowo menegaskan, DPR juga akan lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat. Ia meminta pimpinan DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat, mahasiswa, hingga tokoh publik.
"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog," katanya.
Instruksi untuk Pemerintah dan DPR
Selain DPR, Prabowo juga memerintahkan kementerian dan lembaga negara untuk menerima masukan serta koreksi langsung dari masyarakat. Ia menegaskan aspirasi rakyat harus ditindaklanjuti dengan nyata.
"Kepada pemerintah, saya juga sampaikan agar semua kementerian/lembaga menerima masukan-masukan, koreksi-koreksi secara langsung," ucap Prabowo.
Prabowo kemudian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada pemerintah. "Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal," tambahnya.
Sejumlah Anggota DPR Dinonaktifkan
Seiring meningkatnya kecaman publik, sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing.
Partai NasDem mencopot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI. Sementara itu, PAN juga menonaktifkan dua kadernya, Eko Patrio dan Uya Kuya.
Langkah ini dilakukan usai gelombang protes masyarakat terhadap gaya hidup dan pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR yang dianggap tidak mencerminkan kepentingan rakyat.
Pertemuan di Istana Merdeka turut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, serta perwakilan Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Selain itu hadir juga Ketua DPR, Puan Maharani, Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR, Ahmad Muzani. (**/hm16)