Jakarta, MISTAR.ID

Jadwal kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Sydney, Australia pada 26 Agustus hingga 1 September 2025 beredar luas di media sosial dan menuai sorotan.

Publik menyoroti adanya agenda Sydney Marathon dalam dokumen yang beredar, di tengah gelombang aksi massa memprotes tunjangan fantastis anggota DPR.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, pihaknya tidak memiliki agenda mengikuti Sydney Marathon. Menurutnya, jadwal yang mencantumkan kegiatan tersebut bukanlah agenda resmi DPR.

“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang sudah dikonfirmasi. Dugaan saya, itu itinerary yang dibuat oleh pihak travel agent yang di-hire pihak di luar Komisi XI. Komisi XI tidak tahu-menahu dan tidak bertanggung jawab atas isi itinerary tersebut,” ujar Misbakhun, dilansir dari detikcom, Minggu (31/8/2025).

Misbakhun memastikan dirinya tidak akan ikut Sydney Marathon yang dijadwalkan berlangsung Minggu, 31 Agustus.

“Saya pastikan tidak ikut. Kalau saya lari besok, itu larinya di GBK. Semoga kawasan GBK masih bisa dipakai untuk olahraga,” katanya.

Agenda ke Australia Sudah Lama Direncanakan

Misbakhun menjelaskan kunjungan Komisi XI ke Australia adalah agenda resmi yang telah direncanakan sejak lama, jauh sebelum adanya demonstrasi di Jakarta. Kunjungan itu terkait pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang harus rampung di Panja pada 8 September 2025.

Dalam lawatan tersebut, Komisi XI bersama mitra kerja seperti Bank Indonesia, BPK RI, OJK, Kementerian Keuangan, dan perbankan BUMN menggelar pertemuan di Sydney maupun Canberra.

Di Canberra, delegasi bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) untuk membahas kerja sama dengan BPK RI terkait pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan. Komisi XI juga dijadwalkan bertemu Duta Besar RI serta mahasiswa penerima Beasiswa LPDP untuk mengevaluasi penyaluran dana pendidikan di Australia.

Sementara di Sydney, agenda Komisi XI meliputi kunjungan ke Australia Payment Network (AusPayNet) guna mempelajari penerapan sistem pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS dan teknologi tap NFT. Delegasi juga menyambangi kantor perwakilan Bank BNI di Sydney serta melakukan pertemuan dengan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk membahas peluang kerja sama cross border transaction agar QRIS Indonesia dapat digunakan di Australia.

“Payment sistem ini menjadi penting karena bank-bank HIMBARA baru saja meluncurkan digital bank, mulai Livin (Mandiri), BRIMo (BRI), Wondr (BNI), hingga Bale (BTN). Komisi XI perlu memahami perkembangan teknologi di Australia agar bisa memperkuat sistem keuangan nasional,” ujar Misbakhun.[]