Jakarta, MISTAR.ID

Pimpinan DPR RI menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, saat membuka Rapat Paripurna ke-25 Masa Sidang Keempat Tahun 2024-2025, Kamis (24/7/2025).

“Kami perlu memberitahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI, yaitu nomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025, tertanggal 21 Juli 2025,” ujar Adies, dikutip dari siaran TV Parlemen. Menurut Adies, isi surat tersebut adalah permohonan konsultasi mengenai perubahan Rencana Induk IKN.

Belakangan, pembangunan IKN kembali menjadi sorotan publik. Selain isu lambatnya pembangunan, kawasan IKN juga dikabarkan marak dengan aktivitas prostitusi.

Presiden Prabowo Subianto pun memutuskan tidak menggelar peringatan HUT ke-80 RI di IKN, berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang menggelar upacara HUT ke-79 RI di akhir masa jabatannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengusulkan agar IKN dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, hal itu dapat mengakhiri polemik status IKN sekaligus mencegah infrastruktur yang telah dibangun menjadi mangkrak.

“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN serta memastikan infrastruktur yang ada tidak telantar,” kata Saan.

“Jakarta tetap bisa dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan ASN benar-benar matang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkap bahwa Kepala Otorita IKN juga mengusulkan perubahan status Bandara IKN dari bandara VIP menjadi bandara umum. Selain itu, Basuki juga meminta perluasan kompleks rumah dinas pejabat negara di kawasan IKN.

“Rencananya dalam waktu dekat, pimpinan DPR bersama anggota yang terkait akan melakukan kunjungan kerja ke IKN untuk meninjau secara langsung,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Puan, DPR akan mempertimbangkan layak atau tidaknya status bandara diubah serta meninjau luas ideal rumah dinas pejabat.

“Setelah itu, kami akan memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak usulan tersebut, termasuk hal-hal lain yang diperlukan,” tuturnya. (**/hm16)