Medan, MISTAR.ID

Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, mendorong pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan aplikator ojek online (ojol) yang saat ini dinilai masih merugikan para pengemudi.

Menurutnya, sistem yang diterapkan aplikator swasta saat ini sangat memberatkan, terutama dalam hal pemotongan komisi.

“Potongannya bisa mencapai 10 hingga 15 persen. Itu jelas sangat membebani para driver. Belum lagi ketika ada promo, potongan yang dikenakan bisa lebih tinggi lagi. Pemerintah seharusnya cepat tanggap melihat situasi ini dan mengambil alih pengelolaannya,” kata Godfried kepada Mistar, Rabu (17/9/2025).

Ia mengungkapkan bahwa isu ini sebenarnya sudah dibahas di tingkat DPR RI. Namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah pusat.

“Kita tidak tahu apa kendalanya. Tapi karena tidak kunjung diambil alih, muncul berbagai asumsi liar. Padahal, kalau pemerintah yang mengelola, pemotongan bisa ditekan, dan pengemudi ojol bisa hidup lebih sejahtera,” ujarnya.

Sebagai solusi sementara, Godfried menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengambil langkah untuk mengelola langsung pengoperasian aplikator ojol di wilayah Medan.

“Di Medan kan ada juga perwakilan aplikatornya. Pemko Medan bisa mulai berkomunikasi dan menindaklanjutinya. Kasihan driver ojol yang kerja siang malam hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, tapi malah ‘tercekik’ oleh sistem potongan yang tinggi. Ini harus jadi perhatian serius. Apalagi mereka juga merupakan elemen besar yang pernah turun aksi beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Godfried menyampaikan bahwa usulan ini akan dibawa ke Komisi III DPRD Kota Medan untuk dibahas lebih lanjut.

“Ini masih usulan awal dan akan saya sampaikan dalam rapat. Jika terealisasi, dampaknya akan sangat positif, termasuk untuk Wali Kota Medan yang bisa dikenal sebagai pemimpin pro rakyat. Di Medan, ada sekitar 2 juta driver ojol yang bisa merasakan langsung manfaatnya jika sistem ini diubah,” ucapnya. (rahmad/hm27)