Medan, MISTAR.ID

Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Defri Noval Pasaribu, mengatakan Pelaksana Harian (Plh) Camat Medan Johor tidak serius membantu warga menyelesaikan masalah.

“Ketidakhadiran Plh Camat Medan Johor di beberapa lokasi reses yang saya lakukan adalah bentuk pembangkangan terhadap program senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan solusi (7 S) yang dicanangkan Wali Kota Medan,” ujar Defri pada Mistar, Senin (30/6/2025).

Menurutnya, tindakan tersebut menjadi perilaku pembangkangan yang menghambat penyelesaian masalah pembangunan dan keluhan masyarakat di Kecamatan Medan Johor.

“Perilaku Plh Camat Medan Johor ini adalah preseden buruk bagi kinerja Pemko Medan. Persoalan yang seharusnya diselesaikan cepat, menjadi terhambat akibat ketidakpedulian para ASN,” ucapnya.

Politisi Partai Nasdem tersebut menyampaikan, dari 10 lokasi reses yang dilaksanakan, seharusnya dapat menampung beragam aspirasi dan persoalan di tengah masyarakat yang dikunjunginya dengan optimal jika para ASN Pemko Medan kooperatif hadir.

“Walaupun perilaku oknum ASN tersebut tidak kooperatif, berbagai persoalan masyarakat sudah kita terima saat pelaksanaan reses kemarin agar ditindaklanjuti,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Sumut tersebut.

Berbagai keluhan dari masyarakat adalah penerangan jalan, kondisi jalan, rambu lalu lintas, kemacetan, administrasi kependudukan, pelayanan publik, hingga rawannya perilaku kriminal geng motor, begal, dan narkoba.

“Dari keluhan masyarakat, saya sudah sampaikan, apabila penyelesaiannya terkesan lambat. Maka jangan ragu mengadukan ke saya agar segera diperbaiki dan diatasi,” ujarnya.

Defri juga menyoroti persoalan rusaknya bantaran sungai Babura di Kelurahan Kwala Bekala akibat banjir. Hingga saat ini belum ditangani Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumut.

“Ini salah satu bentuk kekecewaan saya dan masyarakat. 10 kali reses saya lakukan, BBWS tidak hadir. Ini menandakan mereka tidak menganggap pentingnya reses yang dilakukan anggota DPRD Sumut,” ucap Defri.

Bahkan saat undangan rapat dengar pendapat, BBWS juga tidak hadir. “Pimpinan BBWS harus dievaluasi. Jika memang tidak bisa bekerja untuk rakyat, sebaiknya mundur. Sumut butuh orang yang mau bekerja dan peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” tuturnya. (ari/hm20)