Medan, MISTAR.ID

Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang membidangi urusan pembangunan menyoroti kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II. Sorotan tersebut terutama terkait perlunya peningkatan komunikasi dan kolaborasi dalam mempercepat pencapaian target kerja serta pengoptimalan anggaran dari pemerintah pusat.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar antara Komisi D, BWS Sumatera II, dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumut di Ruang Banggar DPRD Sumut, Kamis (5/6/2025).

Dalam rapat tersebut, perwakilan BWS mengungkapkan sejumlah target kerja belum dapat tercapai secara maksimal akibat keterbatasan anggaran dari pusat. Mereka juga mencatat terdapat 260 titik longsor di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab mereka.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi D, Benny Sihotang, menekankan pentingnya kolaborasi antara BWS dan DPRD Sumut. Ia mendorong BWS untuk aktif menjalin komunikasi dan tidak ragu meminta dukungan dalam memperjuangkan tambahan anggaran ke pusat.

“Kalau kami dari DPRD Sumut, kami tidak segan membantu. Kami punya koneksi ke pusat — ada juga dari Partai Gerindra dan lainnya yang membidangi urusan ini di sana. Jadi kami bisa bantu perjuangkan,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Benny juga mengingatkan agar BWS tidak berjalan sendiri hingga menghambat pembangunan di Sumut hanya karena alasan keterbatasan anggaran.

“Selama bapak menjabat di daerah ini, silakan berkolaborasi dengan kami. Kami bukan mau merampok anggaran, tugas kami justru memperjuangkannya dari pusat agar sampai ke daerah,” katanya.

Ia turut menyoroti lambannya penanganan banjir, seperti di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan, yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan. “Masalah yang saya sampaikan dua tahun lalu belum juga ditangani. Jangan bohong. Ini sebabnya kami ributkan,” katanya.

Senada dengan Benny, anggota Komisi D lainnya, Viktor Silaen dari Partai Golkar, menyatakan dukungannya dan menegaskan bahwa pihaknya tak segan bertindak lebih jauh. “Kalau perlu kami demo tunggal ke Kementerian PUPR agar masalah ini segera dituntaskan,” ujar Viktor.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, bersama anggota lainnya sepakat untuk melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah kerja BWS II. Salah satu fokusnya adalah evaluasi kanal-kanal yang dinilai belum efektif dalam mengatasi banjir di Kota Medan.

“Kanal itu dibangun bukan hanya untuk banjir siklus 25 tahunan. Tapi faktanya, banjir terus berulang. Artinya ada yang harus dievaluasi,” tutur Timbul. (ari/hm24)