Medan, MISTAR.ID

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk bersikap terbuka dan akuntabel dalam setiap proses pengelolaan proyek pembangunan.

Desakan ini muncul menyusul laporan Himpunan Sarjana Hukum (HSH) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyinggung dugaan praktik “godfather proyek” di lingkungan Pemko Medan.

Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Medan, Ilham Panggabean, menilai dugaan tersebut sebagai sinyal serius adanya erosi terhadap nilai tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis.

“Jika benar terdapat aktor non-formal yang mengatur arah proyek pemerintahan, maka itu bentuk pelecehan terhadap sistem birokrasi yang seharusnya bekerja atas dasar transparansi dan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tutur Ilham, Sabtu (8/11/2025).

Ia menambahkan, gejala ini dapat menumbuhkan budaya oligarki di tingkat lokal. “Demokrasi kita sedang dalam bahaya ketika kebijakan publik mulai dikendalikan oleh segelintir orang di luar mekanisme resmi,” ucapnya.

HMI juga menyoroti kabar adanya tekanan terhadap sejumlah media lokal sebagaimana disebut dalam laporan HSH.

“Jika ini benar, jelas itu pelanggaran etika serta bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan hak masyarakat atas informasi,” katanya.

Atas semua dugaan tersebut, HMI meminta Pemko Medan proaktif membuka data, menjelaskan duduk persoalan, dan memastikan setiap proyek berjalan sesuai prinsip good governance.

“Wali Kota Medan perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi. Diam dalam situasi seperti ini justru memperdalam kecurigaan publik,” ujar Ilham.

HMI juga mendorong Kemendagri, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara investigatif, terbuka, dan profesional.

“Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tunduk pada jaringan kepentingan elitis. Demokrasi hanya berarti jika dijaga dengan keberanian dan integritas. Kita tidak boleh membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol rakyat,” tutur Ilham mengakhiri. (hm27)