Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ihwan Ritonga, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sumut untuk segera mengusut tuntas lonjakan harga beras yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya tindakan hukum jika terbukti ada praktik penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Saya minta Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto segera menyelidiki penyebab kenaikan harga beras. Jika ditemukan ada pihak yang menimbun untuk keuntungan pribadi, harus ditindak tegas,” ujar Ihwan, Sabtu (26/7/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, mahalnya harga beras saat ini tidak disebabkan oleh masalah produksi, melainkan diduga kuat karena manipulasi pasokan oleh segelintir pihak.

“Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat. Kenaikan harga bukan karena gagal panen, tapi lebih kepada permainan oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi dengan cara tidak etis,” katanya.

Ihwan menambahkan, persoalan ini bukan sekadar isu ekonomi, melainkan telah menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas.

“Ini bukan masalah biasa, ini soal hajat hidup orang banyak. Ketika rakyat sedang kesulitan, ada pihak yang malah memanfaatkan situasi demi keuntungan. Itu tidak bisa dibiarkan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto telah lama menekankan pentingnya ketahanan pangan dan perlindungan terhadap petani serta konsumen dari praktik kecurangan dalam distribusi pangan.

“Presiden sudah jelas dalam sikapnya, lindungi petani dan rakyat dari mafia pangan. Sekarang tinggal bagaimana jajaran di bawah, termasuk aparat kepolisian daerah, bisa menjalankan arahan itu dengan tegas,” kata Ketua DPC Gerindra Medan itu.

Ihwan menyebut adanya indikasi kuat penimbunan terjadi di beberapa gudang besar, dan meminta aparat segera menindaklanjutinya. “Kebutuhan pokok rakyat jangan dijadikan permainan. Saya yakin jika aparat bertindak cepat dan tegas, masalah ini bisa diatasi,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat turut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi beras.

“Partisipasi publik sangat penting. Kalau masyarakat dan aparat hukum bergerak bersama, tidak ada ruang bagi mafia pangan di Sumut. Kita harus jaga kepentingan rakyat bersama-sama,” tuturnya. (ari/hm24)