Medan, MISTAR.ID

Sekretaris Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Defri Noval Pasaribu, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus mengejar progres penyediaan layanan Bus Rapid Transit (BRT).

Adapun dorongan tersebut disampaikan Defri terkait realisasi layanan BRT yang melintasi kawasan Medan - Binjai - Deliserdang (Mebidang) yang telah direncanakan dalam program Mastran Mebidang.

Menurutnya, progres layanan BRT tersebut harus terus bertumbuh secara signifikan agar bisa segera terealisasi. Sebab, BRT merupakan salah satu solusi terbaik dalam mengatasi masalah kemacetan di kawasan Mebidang.

“BRT ini merupakan transportasi massal modern yang sangat layak beroperasi di Sumut, khususnya kawasan Mebidang. Makanya kita terus mendorong agar BRT yang menghubungkan kawasan Mebidang ini bisa berprogres dengan baik,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Ia menjelaskan, progres BRT Mastran Mebidang sudah berjalan di Kota Medan dengan menggunakan bus listrik, meskipun belum memiliki jalur khusus. Namun, di kawasan Binjai dan Deliserdang, belum banyak progres seperti di Kota Medan.

“Tentunya kita sangat berharap, program BRT Mebidang ini dapat beroperasi secara lengkap, khususnya pada halte dan jalur khusus sesuai target yang bisa beroperasi di tahun 2027 secara menyeluruh,” katanya.

Politisi Partai Nasdem tersebut mengatakan, saat ini transportasi massal sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di Kota Medan dan kabupaten/kota penyanggah, seperti Binjai dan Deliserdang.

“Apalagi hari ini secara data, Kota Medan itu masuk sebagai salah satu kota paling macet di Indonesia. Sudah selayaknya kita semua berfokus kepada transportasi umum yang layak dan modern guna menekan angka kemacetan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, BRT merupakan program yang didapatkan Kota Medan dari World Bank. Sejauh ini, hanya ada dua provinsi di Indonesia yang mendapatkan program dari World Bank tersebut, yakni Sumut (Mebidang) dan Jawa Barat.

“Kita paham program ini perlu waktu, perkiraan mereka program ini bisa selesai 2027. Informasi yang kita dapat dari Dinas Perhubungan Sumut, saat ini progresnya masih dalam tahap pembebasan lahan, baik untuk pembuatan depo maupun koridor,” katanya.

Bila berjalan sesuai rencana, sambung Defri, maka masalah kemacetan di kawasan Mebidang akan bisa teratasi. Pasalnya, penggunaan transportasi massal ini diyakini akan membuat kesadaran masyarakat meningkat dalam penggunaan transportasi umum.

“Bila penggunaan transportasi umum meningkat, maka otomatis penggunaan kendaraan pribadi akan menurun, sehingga bisa menekan angka kemacetan secara signifikan,” ujarnya. (ari/hm20)