Bobby Nasution Tanggapi Video Viral Siswa di Nias Selatan Minta Presiden Prabowo Bangun Jalan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi sebuah video yang viral di sosial media. (Foto: Iqbal/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah siswa di Nias Selatan (Nisel) meminta Presiden Prabowo Subianto membangun jalan di daerah mereka.
Dalam video tersebut, para siswa mengeluhkan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan kesulitan untuk menyeberang, terutama saat musim hujan.
"Bapak Prabowo bangunlah jalan kami ini, kami tersiksa kalau ada hujan, kami ingin menyebrang (tidak bisa)," ujar salah seorang siswi dalam video tersebut, sambil memperlihatkan jalan dan jembatan yang rusak.
Menanggapi hal itu, Bobby Nasution mengaku belum menerima laporan resmi terkait video tersebut.
"Coba nanti saya lihat ya, saya belum monitor, belum dapat laporan juga," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/10/2025) malam.
Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memperhatikan fasilitas dasar, terutama yang berkaitan dengan pendidikan.
"Yang pasti kalau untuk fasilitas dasar untuk pendidikan, nanti tentunya infrastrukturnya akan kita perhatikan. Tapi secara detail saya belum dapat laporan, karena tadi nemenin pak Menteri (PKP) jadi belum dapat laporan," tuturnya.
Terkait pembangunan jembatan, Bobby menjelaskan bahwa kewenangan proyek harus dilihat terlebih dahulu berdasarkan panjang bentangan jembatan tersebut.
"Jadi ya detailnya kita belum lihat, yang pasti untuk jembatan sudah ada aturannya semua ya. Bentangan jembatan di atas 100 meter memang itu wewenang dari pemerintah pusat. Kalau bentangannya di bawah 100 meter itu masih punya wilayah baik kabupaten ataupun provinsi. Tapi saya belum cek betul, saya nanti ngomong terlalu banyak salah datanya," kata Bobby.
Video viral ini menjadi perhatian publik karena menggambarkan kondisi infrastruktur di beberapa daerah terpencil di Sumatera Utara yang masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat dan daerah.