Medan, MISTAR.ID

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumatera Utara (Sumut) Destanul Aulia menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Sumut untuk mensosialisasikan program berobat dengan KTP mulai Oktober 2025.

"Sosialisasi kebijakan berobat hanya dengan KTP mulai Oktober 2025 mendatang harus dilakukan secara masif, terstruktur, dan menyentuh langsung masyarakat," ujarnya kepada Mistar, Senin (22/9/2025).

Lebih lanjut, Destanul menyarankan beberapa langkah dalam mensosialisasikan program tersebut. Pertama, manfaatkan kanal komunikasi publik yang luas, mulai dari media sosial resmi pemerintah, website, radio lokal, hingga spanduk dan banner di fasilitas kesehatan.

"Sosialisasi disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami, terutama oleh kelompok rentan. Kedua, perlu ada kerja sama dengan stakeholder, seperti pemerintah kabupaten/kota, puskesmas, rumah sakit, hingga perangkat desa/kelurahan," ucapnya.

Ketiga, penting mengantisipasi potensi kendala, seperti adanya penduduk yang memiliki KTP tetapi belum terdaftar di BPJS Kesehatan atau menunggak iurannya.

Pemerintah harus menyiapkan skema administrasi darurat. Misalnya penyelesaian kepesertaan dalam 3x24 jam untuk daerah UHC Prioritas, atau jaminan pembiayaan bagi kasus gawat darurat di daerah nonprioritas.

"Informasi tersebut dapat memudahkan masyarakat memahami aturannya. Keempat, pemerintah perlu menyediakan hotline atau fast response center untuk menampung keluhan dan pertanyaan masyarakat," katanya.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU itu menegaskan, setiap hambatan atau misinformasi bisa segera ditangani, dengan kombinasi komunikasi publik yang masif, kolaborasi lintas sektor dan antisipasi permasalahan kepesertaan.

"Maka sosialisasi kebijakan berobat cukup dengan KTP dapat berjalan efektif. Pada akhirnya, bukan hanya masyarakat yang merasa dipermudah, tetapi juga fasilitas kesehatan akan lebih siap dalam memberikan pelayanan sesuai ketentuan baru," ujarnya. (berry/hm20)