Bangkok, MISTAR.ID

Pemerintah Thailand resmi menetapkan status darurat militer di delapan distrik yang berbatasan langsung dengan Kamboja, menyusul meningkatnya ketegangan dan bentrokan bersenjata antara kedua negara sejak, Rabu (23/7/2025).

Langkah ini diumumkan oleh Komandan Komando Pertahanan Perbatasan Thailand untuk wilayah Chanthaburi dan Trat, Letjen Apichart Sapprasert, Jumat (25/7/2025). "Darurat militer kini berlaku di tujuh distrik di Chanthaburi dan satu distrik di Trat," ujar Apichart seperti dilansir AFP.

Delapan distrik yang kini berada di bawah status darurat militer adalah Provinsi Chanthaburi: Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Sing, Kaeng Hang Maew, Na Yai Am, dan Khao Khitchakut di Provinsi Trat.

Penetapan ini memungkinkan militer mengambil alih kendali penuh atas keamanan dan operasi sipil di wilayah tersebut, termasuk pembatasan akses publik dan penertiban logistik militer.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja terus meningkat sejak ledakan ranjau di perbatasan melukai beberapa prajurit Thailand pada Rabu lalu. Sehari berselang, bentrokan sengit pecah dan terus berlangsung hingga Jumat (25/7/2025).

Menurut laporan militer Thailand, pertempuran paling sengit terjadi di enam titik, termasuk di sekitar dua kuil kuno yang berada di wilayah perbatasan sengketa.

Pasukan Kamboja dilaporkan meluncurkan serangan roket dan artileri ke wilayah Thailand, sementara militer Thailand membalas dengan mengerahkan jet tempur F-16 untuk menghantam target-target militer di dalam wilayah Kamboja.

Otoritas Thailand mencatat sedikitnya 15 korban jiwa, sebagian besar dari kalangan sipil, akibat serangan dari pihak Kamboja. Sementara itu, lebih dari 130.000 warga di wilayah perbatasan Thailand telah dievakuasi dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

“Situasi di perbatasan masih sangat dinamis dan aksi saling serang belum berhenti,” kata seorang pejabat militer Thailand.

Kedua negara hingga kini belum menemukan titik temu dalam penyelesaian konflik, meskipun beberapa negara, termasuk Malaysia dan Amerika Serikat, telah menawarkan diri sebagai mediator. (detik/hm24)