Washington, MISTAR.ID

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan sejak Rabu (1/10/2025) tengah malam waktu setempat, setelah Presiden Donald Trump dan Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran.

Akibatnya, sekitar 750.000 pegawai federal terpaksa berhenti bekerja dan berisiko kehilangan pekerjaan.

Sejumlah kantor pemerintah bahkan kemungkinan ditutup permanen. Layanan penting seperti pendidikan dan lingkungan dikhawatirkan terganggu, sementara agenda deportasi tetap berjalan. Program kesehatan Medicare dan Medicaid masih beroperasi, namun diperkirakan mengalami keterlambatan karena kekurangan staf.

Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menginginkan shutdown. Namun, kebuntuan anggaran kembali terjadi setelah Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Partai Republik yang dinilai berpotensi menaikkan biaya asuransi kesehatan akibat berakhirnya subsidi.

Ini merupakan shutdown ketiga di era Trump, yang memperlihatkan tajamnya perbedaan politik antara Partai Republik dan Demokrat. Terakhir kali, pada 2018, shutdown berlangsung hingga 35 hari, menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS.

5 Faktor Penyebab Shutdown AS:

1. Kebuntuan Politik – Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kompromi soal pendanaan layanan pemerintah.

2. Subsidi Kesehatan – Demokrat menuntut perpanjangan subsidi agar premi asuransi rakyat AS tidak melonjak.

3. Ribuan PNS Tak Digaji – Pegawai non-esensial cuti tanpa bayaran, sementara pekerja esensial seperti aparat keamanan dan tenaga medis tetap bekerja tanpa gaji sementara waktu.

4. Dampak Layanan Publik – Program bantuan pangan, museum, riset kesehatan, hingga perjalanan udara terancam terganggu.

5. Strategi Trump – Shutdown dijadikan peluang untuk memangkas birokrasi federal dan memberhentikan pegawai yang dianggap “non-esensial.”

Menurut Goldman Sachs, pasar keuangan biasanya tidak terlalu terguncang saat terjadi shutdown. Namun kali ini, ketidakpastian politik dinilai lebih tinggi karena tidak ada tanda-tanda kompromi dari kedua pihak. Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) bahkan telah meminta lembaga pemerintah bersiap melakukan pemotongan besar hingga kemungkinan pemecatan massal.

Hingga kini, belum ada solusi konkret. Jika kebuntuan terus berlanjut, dampaknya akan semakin dirasakan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada layanan pemerintah. (**/hm16)