Tapteng, MISTAR.ID

Sekitar 500 massa Forum Masyarakat Adil Untuk Semua (Formas) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Inspektorat Tapteng, Kamis (16/10/2025).

Aksi ini dikoordinatori oleh Ediyanto Simatupang, Simon Situmorang, Fiman Markus Nduru, dan Jobbinson Purba. Mereka mendesak DPRD Tapteng untuk mendukung Inspektorat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penggunaan dana desa.

Menurut Ediyanto, selama ini Inspektorat Tapteng kerap ditekan dengan tudingan tidak berkinerja baik. Padahal, di bawah pimpinan Mus Mulyadi Malau, lembaga itu dinilai sudah bekerja maksimal meski dengan keterbatasan auditor.

“DPRD jangan hanya makan gaji buta. Harus dengar keluhan masyarakat dan tindak lanjuti laporan rakyat,” tegas Ediyanto di depan gedung DPRD Tapteng.

Ia menegaskan masyarakat tidak boleh diam terhadap dugaan penyimpangan dana desa.

“Kalau kita diam, itu pengkhianatan terhadap anak-cucu kita. Karena itu kami mendesak DPRD Tapteng segera membentuk Pansus Dana Desa,” ujarnya.

Aksi Massa Sempat Memanas

Aksi yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani dan Famoni Gulo sempat memanas. Massa mendesak agar seluruh anggota DPRD hadir menerima tuntutan mereka dan menggelar rapat terbuka di depan kantor DPRD.

Situasi akhirnya mereda setelah mediasi aparat Polres Tapteng dan disepakati pertemuan di dalam gedung DPRD bersama perwakilan massa.

Dalam orasinya, Jobbinson Purba membacakan delapan tuntutan massa, di antaranya:

1. DPRD Tapteng mendukung kinerja Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan.
2. Inspektorat diminta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dana desa.
3. Menindak tegas auditor yang terbukti melakukan kecurangan.
4. Mengungkap oknum pelaku pungli terhadap kepala desa.
5. Mengklarifikasi tuduhan penerimaan uang pengamanan dari kepala desa.
6. Meminta Bupati menindak pelaku pungli di lingkungan pemerintahan.
7. Mendukung visi-misi Bupati Masinton Pasaribu: Naik Kelas dan Adil untuk Semua.
8. Menambah jumlah auditor Inspektorat agar pengawasan berjalan maksimal

DPRD Siap Bentuk Pansus Dana Desa

Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani memastikan lembaganya mendukung kinerja Inspektorat dan siap membentuk Pansus Dana Desa melalui rapat paripurna.

“Kami tidak berhak memberhentikan atau mengintervensi Inspektorat. Pembentukan Pansus harus dibahas dalam paripurna, sesuai aturan,” jelas Rivai.

Ia juga menegaskan sebagian anggota DPRD tidak hadir karena tengah mengikuti rapat pembahasan anggaran tahun 2026.

Formas Sambangi Kantor Inspektorat

Usai dari DPRD, massa Formas melanjutkan aksi ke kantor Inspektorat Tapteng. Mereka diterima oleh Auditor Senior RTP Mahulae dan timnya.

Simon Situmorang menilai Inspektorat telah bekerja keras mengawasi pengelolaan dana desa meski kekurangan tenaga auditor.

“Dari Januari hingga September 2025, ada 257 kegiatan pengawasan dengan 694 objek pemeriksaan, tapi hanya 15 auditor aktif. Idealnya 102 orang,” kata Simon.

Ia menambahkan, berkat pengawasan ketat, 13 kepala desa dinonaktifkan, 3 diberhentikan permanen, dan 10 lainnya tengah diproses hukum.

Inspektorat Apresiasi Dukungan Masyarakat

Auditor Senior RTP Mahulae berterima kasih atas dukungan masyarakat terhadap kinerja mereka.

“Kehadiran masyarakat menambah semangat kami untuk terus bekerja profesional,” ujarnya.

Menurutnya, tudingan negatif terhadap Inspektorat tidak berdasar karena semua laporan masyarakat selalu ditindaklanjuti.

“Sudah ada 75 pengaduan kami terima tahun ini, dan semuanya kami tangani dengan serius. Kami bukan hanya mengaudit dana desa, tapi juga dana BOS, BOK, dan program lainnya,” jelas Mahulae. (hm17)