Pematangsiantar, MISTAR.ID

Audiensi terkait masalah koperasi bodong Bank Nasional Indonesia (BNI) cabang Pematangsiantar di Pengadilan Negeri (PN), berakhir ricuh, Senin (24/2/2025).

Audiensi antara Hotna Rumasi Lumbantoruan yang mewakili para korban dengan Ketua PN Pematangsiantar, Rinto Leoni Manullang sebagai pemimpin audiensi, awalnya berjalan lancar.

Kericuhan mulai terjadi setelah Rinto mengatakan PN Pematangsiantar tidak dapat mengeluarkan surat rekomendasi dari pengadilan untuk menelusuri aset-aset para tergugat.

"Untuk menanyakan aset-aset itu, BPN minta legalitas kami. Mereka meminta surat rekomendasi dari Pengadilan dan kami sudah melayangkan permohonan. Tapi tidak ada tindak lanjut dari pengadilan," kata Hotna.

Kata Rinto, penggugat yang harus memetakan aset-aset pihak tergugat dan memastikan jika harta benda itu milik tergugat dengan bukti surat.

“Tindakan itu harus dilakukan korban bukan pengadilan,” ucap Rinto.

Jawaban Rinto diprotes para korban. Hingga audiensi berjalan alot. Bahkan, nada bicara kedua pihak meninggi dan saling bentak.

Rinto Manullang mengancam mengeluarkan Hotna jika terus-menerus berteriak. Ancaman itu tidak dihiraukan Hotna. Keduanya adu mulut, hingga Rinto meninggalkan ruangan.

Masalah ini terjadi karena pembayaran ganti rugi tergugat belum juga dilaksanakan sesuai putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pms, PT Medan Nomor 33/PDT/2021/PT dan PK Nomor 1278 PK/Pdt/2023.

Dimana, dalam putusan pengadilan sejak tingkat satu sampai Mahkamah Agung, para tergugat dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp4.090 miliar.

Adapun gugatan yang dilayangkan kepada, Dirut PT. BNI (Persero) Tbk, cq. Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, cq. Kepala Kantor BNI Cabang Pematangsiantar selaku tergugat I, Pengurus Koperasi BNI Pematangsiantar selaku tergugat II, Fachrul Rizal alias Pahrul (Eks Kepala Kantor BNI Cabang Pematangsiantar) selaku tergugat III, Rahmat alias Rahmad (eks Penyelia JUC PT. BNI Cabang Pematangsiantar) selaku tergugat IV.

Kemudian kepada Agus Surya Dharma (eks Ketua/ Manager Koperasi Swadharma) selaku tergugat V, Siti Aisyah Pulungan (eks Sekretaris Koperasi Swadharma) selaku tergugat VI, Tressa Evawani (eks Bendahara Koperasi Swadharma) selaku tergugat VII, Hadi Warsono (eks Pengawas Koperasi Swadharma) selaku tergugat VIII dan Sucipta Ritonga (eks Pengawas Koperasi Swadharma) selaku tergugat IX. (gideon/hm20)