Jakarta, MISTAR.ID

Pakar hukum pidana dari Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando, menyatakan bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mencerminkan prinsip hukum equality before the law atau kesetaraan di depan hukum.

Zico menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap Hasto memberikan tantangan tersendiri bagi KPK, yang harus membuktikan bahwa langkah mereka bebas dari intervensi.

"Langkah KPK menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mencerminkan penerapan prinsip hukum equality before the law yang tegas. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang jabatan atau afiliasi politik. Oleh karena itu, tindakan KPK menahan tokoh politik terkemuka menunjukkan bahwa lembaga ini masih konsisten dengan prinsip dasar tersebut," kata Zico, Jumat (21/2/2025).

Zico kemudian menjelaskan bahwa KPK harus mendasarkan setiap langkah hukum yang diambil pada bukti yang kuat dan mengikuti prosedur yang benar. Tujuannya agar tindakan KPK mencerminkan supremasi hukum.

"Namun langkah ini tentu harus didasarkan pada bukti yang kuat, valid, dan prosedur hukum yang benar. Sehingga tindakan tersebut benar-benar mencerminkan supremasi hukum, bukan menjadi alat politisasi atau penegakan hukum yang diskriminatif. Dari perspektif teori negara hukum atau rechtsstaat, tindakan KPK ini juga sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, hukum harus menjadi panglima tertinggi, berada di atas segala kepentingan politik maupun kekuasaan," jelas Zico.

Zico menegaskan agar KPK memastikan setiap langkah yang diambilnya sesuai aturan dan tetap independen, untuk menghindari persepsi negatif. Dia lalu mengutip teori dari tokoh hukum Amerika Serikat, Lawrence M Friedman.

"Tindakan penahanan terhadap Sekjen PDIP menegaskan bahwa KPK menjalankan fungsi negara hukum yang benar, di mana tidak ada individu atau kelompok politik yang kebal terhadap proses hukum. Namun, tantangan besar muncul karena KPK harus memastikan bahwa seluruh proses hukumnya bersih, adil, dan independen, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif tentang adanya intervensi politik dalam penegakan hukum," tutur Zico.

"Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ada tiga elemen yang menentukan efektivitas hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum," tambahnya.

Zico juga menyatakan bahwa publik kini menunggu pembuktian dari KPK terkait keterlibatan Hasto dalam pelarian buron kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI, Harun Masiku. Zico juga menilai desakan publik terhadap KPK dalam kasus Hasto ini menunjukkan perkembangan budaya antikorupsi yang semakin kuat.

"Dalam kasus ini, KPK merepresentasikan struktur hukum yang independen dan kuat, yang berani bertindak terhadap figur politik besar. Namun, dalam substansi hukum, KPK wajib membuktikan bahwa penahanan ini didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan UU Tipikor dan KUHAP. Sementara itu, dari segi budaya hukum, kasus ini menjadi cerminan apakah budaya antikorupsi telah tumbuh kuat dalam masyarakat Indonesia," ungkap Zico. (detik/hm24)