Jakarta, MISTAR.ID

Sidang permohonan praperadilan jilid dua Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait penetapan tersangka oleh KPK, digelar hari ini. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi yang dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025), sidang perdana praperadilan Hasto dimulai pukul 09.00 WIB. Perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan digelar di ruang sidang 01, sedangkan perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL di ruang sidang 06.

"Senin, 3 Maret 2025, jam 09.00 WIB sampai selesai, agenda sidang pertama," demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, berharap agar KPK hadir dalam sidang hari ini. Ronny menyebutkan bahwa praperadilan ini merupakan kesempatan bagi pihaknya dan KPK untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Hasto.

"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum kami sebagai penggugat untuk saling menguji apakah dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto didasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma, dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," kata Ronny.

"Kami berharap agar teman-teman di KPK pun sudah siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini, sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terlaksana, serta memberikan kepastian hukum bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto," tambahnya.

Ronny menambahkan bahwa hakim pada praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara. Dia menyatakan pihaknya masih memiliki kesempatan untuk melawan penetapan tersangka Hasto dalam praperadilan kedua ini.

"Seperti yang kita ketahui bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim pada praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan," ujarnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam sidang terbuka pada Kamis (13/2/2025), hakim menyatakan bahwa praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

Setelah itu, KPK kembali memeriksa Hasto dan menahannya selama 20 hari, terhitung mulai Kamis, 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Tim kuasa hukum Hasto juga telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hasto kembali mengajukan permohonan praperadilan untuk membatalkan status tersangkanya.

Ada dua permohonan praperadilan yang diajukan Hasto. Pertama, terkait status suap yang disangkakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdaftar dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Kedua, terkait kasus perintangan penyidikan yang disangkakan sesuai dengan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdaftar dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bersama Harun Masiku serta perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

Harun Masiku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Namun, keberadaan Harun Masiku selama lima tahun terakhir belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku. (detik/hm24)