Jakarta, MISTAR.ID

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat guna mengatasi kelangkaan pasokan dan kenaikan harga di dalam negeri.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa industri pengolahan kelapa lokal menghadapi krisis bahan baku, yang berdampak pada operasional industri dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat selama 3-6 bulan sebagai solusi jangka pendek untuk menstabilkan pasokan dalam negeri," ujar Putu, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (24/3/2025).

Selain itu, Kemenperin juga mengusulkan pungutan ekspor, serta standarisasi harga bahan baku yang menguntungkan petani dan industri.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan dan menstabilkan harga kelapa yang terus melonjak," tuturnya.

Kemenperin juga merekomendasikan agar dana pungutan ekspor dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk dikembalikan kepada petani dalam bentuk bantuan produktivitas tanaman, penguatan usaha tani, dan pengembangan industri kelapa terpadu.

Harga Kelapa Meroket

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui bahwa tingginya permintaan ekspor menyebabkan pasokan kelapa dalam negeri terbatas, sehingga harga naik hingga 50 persen dalam beberapa waktu terakhir.

"Kelapa banyak diekspor, sementara industri dalam negeri juga butuh. Akibatnya, pasokan terbatas dan harga naik," ujar Budi, Jumat (21/3/2025).

Di pasar, harga kelapa mengalami lonjakan tajam. Sebelumnya, harga kelapa di tingkat pedagang berkisar Rp10 ribu per butir, kini mencapai Rp15 ribu, dan diperkirakan akan terus naik hingga Rp25-35 ribu menjelang Lebaran.

"Kelapa dari Sumatera tidak masuk ke Jawa karena diekspor ke Malaysia. Ini bukan sekadar dampak puasa atau Lebaran, tapi sudah naik sejak tiga bulan lalu," kata Budi lagi. (cnn/hm20)