Simalungun, MISTAR.ID

Komisi II DPRD Simalungun bersiap melakukan langkah kunjungan ke Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) terkait persoalan Kebun Teh Sidamanik. Sebelumnya, Komisi I DPRD Simalungun juga telah menjadwalkan kunjungan ke BP BUMN juga terkait persoalan yang sama.

Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, mengatakan pihaknya akan mendatangi BP BUMN dalam waktu dekat. Kunjungan ini, menurutnya, menjadi upaya lanjutan legislatif daerah untuk mencari kejelasan status pengelolaan dan rencana alih fungsi kebun teh yang menuai penolakan masyarakat.

"Kita sedang menyiapkan berkas dan bahan untuk ke sana. Saat ini juga sedang menunggu surat balasan dari pihak kementerian. Hari ini atau besok mungkin sudah ada balasannya," ujar Maraden, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi (tupoksi) Komisi II yang membidangi pertanian dan perkebunan. Fokus pembahasan akan menyoroti keterlibatan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) selaku pengelola Kebun Teh Sidamanik, serta arah kebijakan perusahaan terkait konversi lahan dari teh menjadi kelapa sawit.

"Sesuai tupoksi kami, kami akan ke BP BUMN untuk membahas langsung soal ini," kata Politisi Partai PDI Perjuangan itu.

DPRD Simalungun menilai koordinasi lintas kementerian penting dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi terkait dasar hukum, kelayakan lingkungan, maupun rencana investasi di kawasan perkebunan bersejarah itu.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Simalungun juga menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengkaji aspek regulasi dan lingkungan dalam polemik alih fungsi Kebun Teh Sidamanik.

Langkah dua komisi ini menunjukkan keseriusan DPRD Simalungun dalam mengawal aspirasi masyarakat serta menjaga kelestarian perkebunan teh yang telah menjadi identitas ekonomi dan budaya daerah tersebut.