Jakarta, MISTAR.ID

Massa yang menggunakan akun media sosial (medsos) menyiarkan secara langsung (live) saat demo buruh di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025) dipantau polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary mengatakan pihaknya akan memantau akun-akun medsos yang melakukan live untuk memprovokasi warga mengikuti unjuk rasa.

"Kami melakukan pemantauan, tim juga sudah disiapkan memberikan imbauan saat menemukan ada yang sedang live, menyampaikan ajakan yang bersifat provokasi," kata Ade Ary kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Ia menegaskan siaran langsung yang mengandung unsur pidana akan ditindak sesuai hukum. "Kalau ada ditemukan perbuatan pidana, dan ada pihak yang dirugikan, tentunya akan kami lakukan upaya-upaya penindakan hukum," tuturnya.

Berdasarkan hasil pemantauan polisi pada demo 25 Agustus 2025 lalu, terdapat sejumlah orang yang sengaja melakukan live di media sosial saat demo untuk mendapatkan hadiah dari penonton.

"Ini metode baru ya, mengajak masyarakat melakukan aksi dengan live di media sosial. Sebagian kalau tidak salah itu berharap ada gift (hadiah), ya," ujar Ade.

Selain itu, polisi juga menyoroti ajakan kepada para pelajar untuk mengikuti demo. "Kemudian juga, live yang mengajak pelajar. Ini akan dipantau dan diberikan edukasi," tambahnya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memantau konten maupun siaran langsung di media sosial. "Kemarin juga sudah kami sampaikan, kami melibatkan berbagai stakeholder dalam penanganan para pihak yang diamankan kemarin," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menginisiasi demo buruh serentak di sejumlah daerah, termasuk di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025).

Massa demo buruh menyerukan enam tuntutan utama dalam demonstrasi besok, yaitu menghapus sistem outsourcing, menolak kebijakan upah murah, menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

Selain itu, mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. Menuntut pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. Lalu, melaksanakan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. (kompas/hm18)