Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dukung wajib belajar 13 tahun, Pematangsiantar akan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hal ini dikatakan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap, menurutnya untuk persentase partisipasi hingga tenaga pengajar menjadi konsen pihaknya sampai saat ini.

"Di mana sebelumnya Kementerian PPN/Bappenas merancang program ini. Untuk pra-sekolah 1 tahun dan 12 tahun wajib sekolah. Karena sebelum sekolah, ini yang menjadi menjadi perhatian awal dari setiap pendidikan," ucapnya saat dihubungi, Kamis (22/5/2025).

"Menuju ke sana, angka atau tingkat persentase partisipasi usia anak yang bisa mendapatkan PAUD di data terlebih dahulu. Untuk meningkatkan akses tentunya disiapkan sarana prasarana hingga tenaga pengajar," kata Dedi menambahkan.

Dia menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dalam peningkatan kualitas tenaga pengajar di PAUD serta berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) dalam rangka penyuluhan perlindungan dan pola asuh anak.

"(Mohon maaf) masih ada kita dapati guru yang belum sarjana mengajar di PAUD. Kemudian fungsi pengasuhan anak dengan baik di zaman modern ini, bagaimana mendidik, melindungi anak, hingga cara awal membentuk karakter yang berkoordinasi dengan pihak keluarga si anak," tuturnya.

Menurutnya, berbagai program yang dirancang pemerintah tidak serta-merta berhasil tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri. Bahu membahu semua pihak sangat dibutuhkan dalam rencana pelaksanaan program.

"Bagaimana membenahi PAUD-PAUD yang sudah ada. Mencatat dan melaporkan bangunan bila ditemukan rusak agar mendapat Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dari pemerintah pusat dan sebagainya," kata Dedi mengakhiri.

Data diperoleh, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menggelontorkan anggaran Rp201 juta yang disepakati bersama Badan Anggaran DPRD setempat perihal Pengembangan Kompetensi Guru PAUD Holistik Integratif. Anggaran itu merupakan usulan pengalihan hasil pembahasan efisiensi sebesar Rp22,7 miliar dalam APBD TA 2025.

Sayangnya, Kepala Disdik M Hamdani Lubis belum memberikan keterangan resminya hingga kini. Baik anggaran hingga jumlah PAUD yang tersebar di Kota Pematangsiantar, Mistar telah berupaya mengkonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat ke nomor ponsel miliknya.

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatur PAUD termasuk dalam program wajib belajar 13 tahun. Sederhananya, PAUD diminta perlu menjadi jenjang tersendiri. (jonatan/hm25)